BIPOL.CO, BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H. didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung menghadiri Musyawarah Nasional I Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025.
Munas I ADPSI dan ASDEPSI ini diselenggarakan DPRD Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk sebagai tuan rumah, berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).
Menurut Renie Rahayu Fauzi, tujuan Munas I ADPSI & ASDEPSI ini antara lain menyikapi dinamika kebijakan pemerintah terkini.
“Forum ini membahas arahan-arahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah terbaru, serta merumuskan sikap dan pedoman bersama,” kata ketua dewan dari Fraksi PKB ini, seperti dilansir dari laman dprdkabupatenbandung, Selasa (6/5/2025).
Yang kedua, tutur Renie, menyampaikan permasalahan daerah, yaitu menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dirasakan daerah, yang kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Dan yang terakhir meningkatkan sinergi dan soliditas untuk membangun komunikasi yang kuat dan efektif antar pengurus sekretariat DPRD se-Indonesia dalam mendukung peran strategis sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung kelancaran fungsi legislatif,” imbuhnya.
KDM: Cerminan Demokrasi yang Sehat
Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pertemuan Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menjadi contoh demokrasi sehat dalam melahirkan sebuah kebijakan yang bermaslahat bagi masyarakat.
“Ini bagian dari berdemokrasi para anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan yang menjadi delegasi adalah para ketuanya,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Nasional I Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025.
Dalam acara tersebut, KDM juga menyerap aspirasi dari para Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia yang hadir.
la menuturkan bahwa peningkatan kinerja harus seimbang dengan pengeluaran pembiayaan.
“Teman-teman DPRD (seluruh Indonesia) yang menjadi keluhan adalah tadi saya ceritakan persoalan ingin meningkatkan kinerja, (agar) tidak terlalu banyak keluar (anggaran),” imbuhnya dikutip dari jabarprovgoid. (Ads)
