BIPOL.CO, BANDUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi teknis penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan implementasi aplikasi sistem pelaporan berbasis pajak daerah (Simbada) tahun 2025, Kamis (15/5/2025).
Sosialisasi yang diikuti sekira 550 peserta dari 275 desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung ini dibuka Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si–mewakili Bupati Bandung, di Grand Sunshine-Soreang.
Asisten Administrasi Umum Setda, Dra. Hj. Nina Setiana menyampaikan, pengelolaan pajak harus dilakukan secara transparan, efisien, dan berbasis teknologi.
Menurutnya, pembangunan daerah hanya bisa berjalan maksimal jika masyarakat berpartisipasi aktif melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur desa untuk memahami dan menerapkan sistem pelaporan pajak secara digital.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyampaian SPPT selama ini sering terhambat oleh berbagai kendala. Di antaranya, keterlambatan informasi, minimnya pemahaman teknis aparat desa, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan.
Sebagai solusi, Bapenda menghadirkan aplikasi SIMBADA. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam penyampaian SPPT serta pelaporan pajak daerah.
Sementara itu, dalam pernyataannya, Nina Setiana menyampaikan apresiasi dari Bupati atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan di tingkat desa.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting. Kami berharap peserta memahami teknis penyampaian SPPT dan cara kerja aplikasi SIMBADA secara utuh,” ungkapnya.
Percepat Penyampaian SPPT
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bandung, Agus Dhani Khoerudin, S.Sos., M.Si, mengatakan, sosialisasi ini diikuti Kadus dan para kader di desa di Kabupaten Bandung terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi yang akan diluncurkan .
Ia mengatakan, aplikasi ini untuk mempercepat terhadap penyampaian SPPT dan mempermudah untuk pendataan data wajib pajak, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB). Peserta dari 275 desa yang ada di Kabupaten Bandung, dengan jumlah peserta hampir 550 orang.
“Dengan adanya kegiatan ini, terutama terhadap pengguna aplikasi diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pendapatan negara daerah terutama di pajak bumi dan bangunan,” katanya.
Kemudian, tuturnya, diharapkan bisa mempermudah bagi para Kadus dan kader untuk melaksanakan penyampaian SPPT dan pendataan objek pajak secara berbasis digital.
Sedangkan narasumber dari BPKP, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, kepolisian dan dari tim ahli di bidang aplikasi. (Ads)
