BIPOL.CO, BANDUNG – Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 serta Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung akan menggelar Seminar Kehumasan. Seminar ini bertajuk “Strategi Kehumasan di Era Digital: Membangun Kepercayaan Publik dan Transparansi Informasi”.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 20 Mei 2025, pukul 09.00 WIB di Grand Sunshine Hotel, Soreang.
Ketua PWI Kabupaten Bandung, Enung D. Susana, menyatakan bahwa seminar ini bertujuan memperkuat peran kehumasan dalam mendorong transparansi informasi dan membangun kepercayaan publik di era digital yang kian dinamis.
“Kami ingin mendorong agar para pengelola humas, baik dari instansi pemerintah maupun lembaga publik lainnya, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan secara terbuka dan dipercaya masyarakat,” ujar Enung.
Rencananya, Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. akan hadir sebagai keynote speaker dalam kegiatan tersebut. Selain itu, seminar juga menghadirkan pembicara dari PWI Jawa Barat, praktisi kehumasan, dan akademisi.
Melalui kegiatan ini, PWI Kabupaten Bandung berharap dapat memperkuat kolaborasi antara insan pers, humas pemerintahan, dan masyarakat dalam menciptakan iklim komunikasi yang sehat, terbuka, dan terpercaya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung, Yosef Nugraha, memberikan apresiasi terhadap inisiatif PWI yang dinilainya relevan dengan tantangan komunikasi publik saat ini.
“Pada prinsipnya, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi positif kepada PWI Kabupaten Bandung yang telah menginisiasi kegiatan ini. Transparansi, keterbukaan informasi, dan edukasi komunikasi publik sangat penting di era digital seperti sekarang,” kata Yosef.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah.
“Kepercayaan ini penting karena menjadi stimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin cepat akselerasi pembangunan sesuai dengan tagline Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Yosef juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan kehumasan instansi publik.
“Kepercayaan publik harus lebih berdasar, bukan sekadar pencitraan,” tambahnya. (Ads)
