BIPOL.CO, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya perubahan fundamental dalam pola pembangunan di Jawa Barat. Ia menyoroti kekacauan tata ruang yang selama ini didasarkan pada kepentingan politis, bukan pada prinsip keberlanjutan dan hukum alam.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
“Ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat, khususnya pada tata ruang. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan lebih bersifat politis daripada konservatif. Akibatnya, tata ruang kita sarat kepentingan politik,” katanya
Dalam kesempatan itu, KDM – sapaan akrab gubernur juga menyerukan agar kepala desa kembali menjalankan peran sebagai pemimpin lingkungan dan pelestari budaya.
“Banyak kepala desa kehilangan hubungan dengan akar budayanya. Mereka tak lagi mengenal mata air, leuweung larang, atau nilai-nilai warisan karuhun. Ini membuat para pemimpin desa kehilangan koneksi dengan alam dan leluhurnya,” tuturnya.
Pelantikan pengurus DPD APDESI Jabar menjadi momentum untuk mengonsolidasikan kembali peran strategis desa dalam pembangunan berbasis nilai lokal, budaya, dan pelestarian lingkungan.
KDM menekankan bahwa kepala desa bukan hanya pengelola administrasi dan dana desa, tetapi juga agen perubahan dan penjaga harmoni antara manusia dan alam.
“Mari kita bangun desa bukan hanya dengan jalan dan gedung, tetapi juga dengan nilai, karakter, dan kearifan lokal. Desa harus menjadi pusat ketenangan, kenyamanan, dan keseimbangan hidup,” tambahnya.
Sebagai bentuk konkret komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemds Provinsi Jawa Barat dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kerja sama ini mencakup peningkatan layanan infrastruktur pendidikan dan dasar berbasis lingkungan budaya, sinergi penanganan masalah persampahan di Jawa Barat, serta penguatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan “Jabar Istimewa”.
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB Andryanto Rikrik Kuswara, serta Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Agus Jatnika Effendi. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
“Ke depan, satu kecamatan akan didampingi satu konsultan dari kampus seperti ITB, UI, atau Unpad. Mereka akan membantu desain tata ruang desa, membuat maket, mengatur ruang terbuka hijau, dan memperbaiki sistem sanitasi. Ini bagian dari transformasi besar kita,” kata KDM.
Dengan sinergi antara pemerintah desa dan institusi akademik, Pemda Provinsi Jabar berharap mampu membangun desa yang modern namun tetap berakar kuat pada nilai budaya dan kelestarian lingkungan.**
