BIPOL.CO, KAB.BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional terkait kesiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).
Wabup Fajar Aldila mengungkapkan, pembentukan KMP di Sumedang sudah mencapai 90 persen.
“Alhamdulillah, Sumedang siap running akhir bulan ini untuk akta pendirian Koperasi Merah Putih. Sudah teregistrasi dengan NPK Diskoperindag dan siap diluncurkan,” kata Wabup Fajar Aldila saat menghadiri Peluncuran Pembentukan KMP se-Jawa Barat di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).
Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menggunakan angklung, didampingi sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Acara ini dihadiri para bupati/wali kota, camat, lurah, dan kepala desa se-Jawa Barat.
Wabup Fajar menegaskan KMP bukan sekadar formalitas. Ia memperingatkan agar koperasi tidak menjadi ladang kredit macet. “Kami tidak ingin KMP hanya jadi plang ukuran 4×3 meter bertuliskan ‘Koperasi Merah Putih’. Jangan sampai ujung-ujungnya duit, tapi tidak ada manfaat nyata. KMP harus jadi solusi nyata bagi ekonomi desa. Untuk itu, kepala desa wajib memiliki bisnis yang berjalan agar pinjaman bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Wabup juga menyebut pentingnya peran camat dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. “Para camat wajib memonitor. Karena koperasi ini bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi juga bisa memiliki apotek, mini store, gudang, dan unit usaha lainnya. Semua harus dievaluasi secara matang,” ujarnya.
Wabup Fajar menyatakan, Sumedang siap menyambut Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden mengenai percepatan pembentukan KMP. “Bupati sudah menginstruksikan Sumedang siap untuk launching. Ini langkah besar dalam membangun ekosistem ekonomi desa,” tandasnya.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan, pembentukan KMP merupakan amanat langsung Presiden Jokowi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di desa.
“Selama 29 tahun reformasi, pembangunan desa belum seimbang. Dengan KMP, hampir Rp750 triliun akan digelontorkan untuk membangun ekonomi pedesaan. Ini tidak boleh gagal,” katanya.
Ia mengharapkan KMP menjadi tulang punggung ekonomi desa dan kelurahan melalui unit usaha seperti simpan pinjam, kios sembako, apotek, klinik, pergudangan, hingga logistik. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, koperasi ini diyakini dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi rakyat.**
