BIPOL.CO, JAKARTA – Akasi besar-besaran akan dilakukan ribuan buruh di depan Istana Negara dan Gedung DOR RI, Selasa (3/6/2025).
Aksi ini akaan digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan PT Pos Indonesia.
Mereka akan turun ke jalan menggelar aksi dengan kekuatan kurang lebih 3.000 orang, berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek. Sebagian besar merupakan pekerja mitra dan para pensiunan yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh PT Pos Indonesia dan kebijakan pemerintah.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal menyampaikan ada tiga tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah sebagai berikut:
Pertama, batalkan penghapusan tunjangan pensiunan. Dalam hal ini, ribuan pensiunan PT Pos menuntut agar penghapusan Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Sumbangan Iuran BPJS Kesehatan, dan Uang Duka segera dibatalkan.
“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghianatan terhadap jasa para pensiunan,” ungkap Said Iqbal dalam keterangannya, dilansir dari CNBC Indonesia.
Foto: Aksi long march dari Konfederasi KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) saat demo May Day di Kawasan depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Aksi long march dari Konfederasi KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) saat demo May Day di Kawasan depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kedua, hapus sistem kemitraan di PT Pos Indonesia. Sistem kemitraan dinilai hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos.
Ketiga, para peserta aksi juga mendesak pemerintah untuk menghentikan sistem outsourcing yang merugikan pekerja, serta menolak system Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.
“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” bebernya.
Said Iqbal juga menambahkan bahwa tuntutan penghapusan outsourcing ini selaras dengan janji Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam pidato May Day 1 Mei lalu yang menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik outsourcing yang merugikan pekerja.
Berikut rencana aksi buruh besok:
Waktu & Lokasi:
Pukul 09.30 – 10.00 WIB: Titik kumpul depan Kementerian BUMN
Pukul 10.00 – 13.00 WIB Aksi di Istana Negara
Pukul 14.00 – 17.00 WIB Aksi di Gedung DPR RI
Tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi ini adalah:
1. Tolak Penghapusan Sumbangan dan Tunjangan Pensiunan PT. Pos Indonesia
2. Angkat Perbudakan Mitra Pos menjadi Karyawan Langsung PT. Pos Indonesia
3. Tolak Kenaikan luran dan KRIS BPJS Kesehatan
4. Setop PHK – Hapus Outsorcing. (*)
