BIPOL.CO, BANDUNG BARAT – Di tengah dinamika kebijakan nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB, Wiriawan, menegaskan bahwa program KB di Bandung Barat tidak hanya menyasar aspek pengendalian jumlah penduduk, tetapi lebih pada peningkatan kualitas hidup keluarga.
“Program KB bukan lagi berbicara soal kuantitas, tetapi tentang bagaimana menciptakan keluarga yang lebih berkualitas. Anak-anak yang bergizi baik, pendidikan dasar yang terpenuhi, serta ekonomi keluarga yang semakin sejahtera — itulah esensi dari program ini,” ujar Wiriawan, saat ditemui dikantornya yang didampingi Kabid KB, Aam Kartifah, Senin (2/6/2025).
Ia menambahkan, pelaksanaan program KB di KBB tetap berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 52 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024. Kedua regulasi ini menjadi landasan kuat dalam menyusun dan merealisasikan program sesuai dengan PPM (Pengendalian Pertumbuhan Penduduk) dan indikator kerja utama yang telah ditetapkan.
Apalagi saat ini, kata Wiriawan, Pemkab Bandung Barat sedang dalam proses penyusunan RPJMD baru yang mengusung visi dan misi amanah. “Semua langkah strategis harus selaras dan direalisasikan dengan nyata,” tegasnya.
Salah satu program unggulan yang terus dikembangkan adalah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Program ini berperan dalam membumikan nilai-nilai keluarga sehat, produktif, dan mandiri hingga tingkat desa.
“Alhamdulillah, tahun 2025 ini kita berhasil meraih juara kedua tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Kampung Keluarga Berkualitas Bina Insani di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang. Ini bukti kerja nyata seluruh elemen masyarakat dan pemerintah,” ungkapnya dengan bangga.
Selain Kampung KB, DP2KBP3A juga terus memperkuat Pos KB Desa (PPKBD) dan Sub RW KB sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program di tingkat mikro.
Namun, di balik pencapaian itu, Wiriawan menyampaikan harapan agar para kader KB di tingkat Sub RW mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Kami berharap kader-kader KB, yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat, mendapatkan honorarium tetap dari APBD. Ini bentuk penghargaan atas kerja keras mereka dalam mengedukasi dan mendampingi keluarga-keluarga agar lebih mandiri dan berkualitas,” tuturnya. (Bukhori)
