BIPOL.CO, JAKARTA – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi narasumber dalam Diskusi Panel 3 Annual Conference on Pesantren Education 2025 yang digagas oleh Kementerian Agama bersama Majelis Masyayikh di Birawa Assembly Hall, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Bupati Dony menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman setelah meraih Pesantren Award kategori kepala daerah.
Bupati Dony menguraikan langkah konkret Pemkab Sumedang dalam memperkuat ekosistem pendidikan pesantren agar menjadi arus utama pembangunan daerah.
“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tapi menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah. Kami memastikan pesantren terlibat aktif dari hulu sampai hilir, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program,” katanya.
Dony menjelaskan, komitmen Sumedang terhadap dunia pesantren dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2023 sebagai jaminan implementasi di lapangan.
Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren, baik dalam bentuk dukungan pendidikan, pengakuan kompetensi lulusan, maupun pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.
“Kami ingin memastikan sumber daya pesantren bisa terlibat langsung dalam pembangunan daerah. Lulusan pesantren juga kami fasilitasi agar bisa melanjutkan pendidikan umum secara berjenjang sesuai ketentuan,” jelasnya.
Bupati Dony memaparkan sejumlah inovasi yang telah dijalankan, seperti program Pesantren Masuk RPJMD, Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan, hingga Taklim Aparatur, di mana setiap perangkat daerah dibimbing langsung oleh seorang kiai sebagai pembina rohani dan konsultan keagamaan.
Selain itu, Pemkab Sumedang juga menjalankan program Maghrib Mengaji Online yang dipimpin langsung oleh bupati selama lima hari seminggu, serta program pesantren kilat bagi ASN, kepala desa, dan jurnalis sebagai upaya membentuk aparatur dan masyarakat yang religius dan berkarakter.
“Di Sumedang, kami punya jargon ‘dari dilayani menjadi melayani’. ASN kami diajak untuk meneladani nilai-nilai pesantren: ikhlas, disiplin, dan sederhana. Bahkan, sebelum dilantik, pejabat eselon harus mengikuti pesantren kilat sebagai bentuk pembinaan rohani dan moral,” ujar Dony.
Tak hanya dari sisi spiritual, Pemkab Sumedang juga mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha, pelatihan keterampilan santri, serta integrasi Balai Latihan Kerja (BLK) ke lingkungan pesantren. Bahkan, lulusan pesantren yang tergabung dalam program Perawat Rohani Islam (Warois) kini telah berkiprah di RSUD Sumedang dan beberapa di antaranya telah diangkat menjadi PNS.
Bupati Dony juga menegaskan bahwa semua kebijakan Pemkab Sumedang berbasis pada data yang transparan. Melalui inovasi “WA Kepo (WhatsApp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online)”, masyarakat bisa mengakses data keuangan daerah secara real time, termasuk informasi terkait lembaga pesantren di Sumedang.
“Kami ingin mewujudkan City of Knowledge, pusat ilmu pengetahuan berbasis transparansi data. Semua orang bisa tahu berapa pajak masuk, anggaran keluar, bahkan data pesantren lengkap dengan jumlah santri, ustaz, dan kebutuhan ruang kelasnya,” katanya.
Pesantren adalah bagian integral dari pembangunan Sumedang sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif menuju Indonesia Emas 2045.
“Pesantren bukan hanya benteng moral, tapi juga generator perubahan sosial dan ekonomi. Kami ingin pesantren menjadi arus utama pembangunan di Kabupaten Sumedang,” katanya.
Diskusi yang mengangkat tema ‘Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pendidikan Pesantren yang Bermutu’ itu juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kemdikdasmen Prof Biyanto, Deputi III KSP Tasdiyanto Rohadi, Pendiri dan Dewan Pembina PSPK Najelaa Shihab dan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat.**
