BIPOL.CO, KAB BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Dr. M. Akhiri Hailuki, S.IP. M.Si, menggelar reses masa sidang I tahun 2025 di Kopi Anggur Cepood, Pemeuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Jumat (7/11/2025).
Diawal resesnya Hailuki menyapa konstituen mengajak nostalgia saat kampanye pada pemilihan legislatif 2024 lalu. Hailuki mencoba mengingatkan di masa kampanye kepada konstituennya, seperti yel yel partai Demokrat dan para calonya.
Dalam paparannya Wakil Ketua dari Fraksi Demokrat ini menyampaikan sejumlah program Pemkab Bandung, sesuai tugas dan pokoknya sebagai dewan. Terutama program yang menyentuh masyarakat langsung, seperti infrastruktur, penyediaan air bersih, hingga soal anggaran dan perekonomian masyarakat.
Ia juga mengemukakan telah merealisasikan penyediaan air bersih di Desa Cibodas berupa sumur bor untuk kebutuhan masyarakat yang kekurangan air bersih.
Hailuki mengaku, tidak memilah milah konstituen dalam merealisasikan programnya. “Seperti kemarin di Desa Cibodas membuat sumur bor, saya tidak kampanye di sana, tapi masyarakat di sana membutuhkan air bersih yang selama itu menggunakan air selokan. Karena merasa peduli terhadap masyarakat saya buatkan air bersih berupa sumur bor dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Itulah tugas dewan, tutur Hailuki, selain memprioritaskan pemilihnya juga terhadap masyarakat umum diperlakukan sama. “Tidak bisa kan yang datang ke reses ini hanya yang milih, tidak kan? Bisa kah yang menggunakan air bersih hanya masyarakat yang memilih saya? Tidak kan. Begitu juga program MBG apakah yang hanya memilih Prabowo saja yang menerima, kan tidak,” tuturnya.
Dalam kesempatan resesnya, Hailuki juga menyoroti soal target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang tidak mencapai target.
“Hari ini target PAD Kabupaten Bandung tidak tercapai. Dari target sekira Rp 2 triliun baru tercapai Rp 1,4 triliun, karena berbagai faktor. Karena itu, bagaimana solusinya agar target bisa tercapai,” ucapnya.
Kemudian pada APBD Kabupaten Bandung 2026 pemerintah pusat mengurangi alokasi anggaran hampir Rp 1 triliun, karena berbagai faktor. “Maka akan terjadi pengungurang anggaran, ini harus mencari cara agar pembangunan tetap berjalan. Misalnya bapak ibu mendapat gaji Rp 5 juta, lalu dipotong 30 persen, nah bagaimana caranya agar bisa memenuhi kebutuhan itu tapi asal jangan pinjem atau nganjuk,” katanya.
Hailuki juga memberi reward bagi audien yang bisa menjawab pertanyaan bila pendapatannya berkurang. Dua peserta langsung menjawab; “solusinya harus mencari pendapatan tambahan dan melakukan penghematan”.
“Selaku pimpinan Banggar saya menyarankan agar mencari solusinya, yaitu harus kreatif dan inovatif mengelola pajak, asal jangan membebani masyarakat,” ucapnya.
Ia menuturkan, banyak potensi yang bisa digali Pemkab, seperti retribusi air bawah tanah, sektor industri, pabrik yang menyedot air itu pajaknya harus bayar. Karena menurut Hailuki, dari seluruh pabrik yang ada di Kabupaten Bandung baru setengahnya yang bayar. Kemudian dari pajak lainya seperti pajak restoran dan hotel.
“Selain itu juga harus melakukan penghematan. Kami di DPRD sudah melakukan penghematan sampai 50 persen atau senilai Rp 8 miliar, makanya dewan saat ini tara ulin, dewan saat ini banyak nampi audiensi atau yang demo karena anggaran perjalanan dipotong 50 persen,” katanya
Mengenai pemotongan gaji PNS di Pemkab Bandung yang sudah dipotong sampai 30 persen, menurut Hailuki, sebaiknya jangan sampai 30 persen, tapi idealnya 20 persen.
“Ini kenyataan yang harus dihadapi, tapi juga tantangan bagaimana mencari jalan keluarnya,” paparnya.
Dewan juga akan mendorong upaya peningkatan PAD. Seperti meningkatkan retribusi dari sektor parkir terutama parkir elektronik. “Namun dari parkir ini banyak bocornya tidak masuk ke PAD Kabupaten Bandung. Kita akan mendorong agar PAD Kabupaten Bandung maksimal. Karena Kabupaten Bandung masih banyak potensi pendapatan, seperti aset Arcamanik, si Jalak Harupat, itu bisa dikelola dan ditingkatkan retribusinya,” imbuhnya
Kemudian Hailuki juga menyoroti BUMD milik Pemkab Bandung, seperti kasus BPR Kerta Raharja. Namun menurut Hailuki, meski ada masalah, BPR Kerta Raharja tetap harus dijaga keberadaannya karena merupakan aset Pemkab Bandung yang perlu dipertahankan.
Hailuki mengajak agar masyarakat kreatif untuk mengelola ekonomi sebagai biaya tambahan.
Sementara Camat Kutawaringin Asep Ruswandi mengatakan, reses ini memanfaatkan masa istirahat dewan untuk menampung dan menyampaikan aspirasi berbagai hal dari masyarakat di wilayahnya masing-masing. “Mudah-mudahan aspirasi yang bapak ibu sampaikan kepada dewan bisa ditampung dan diolah di DPRD Kabupaten Bandung,” katanya.
Asep menyampaikan soal program koperasi merah putih dan meminta masyarakat untuk bergabung menjadi anggota.
Mengenai program MBG, Asep Ruswand mengatakan, program MBG di Kecamatan Kutawaringin sudah tersedia. Dari target 12 SPPG saat ini sudah dibangun 3 SPPG.
Asep menyampaikan pula, mengenai administrasi masyarakat yang bukan hanya kartu keluarga (KK) atau KTP, namun ada akta kelahiran dan akta kematian, itu sudah bisa dilakukan di kecamatan tanpa dipungut biaya. “Akta kematian ini belum populer dan masyarakat hanya membuat keterangan dari desa, padahal itu perlu dibuatkan aktenya dan bisa dibuat di kecamatan, tidak ada retribusi yang dipungut untuk membuat akte ini,” ucapnya.
Dalam dialognya, salah seorang peserta Agus menyampaikan aspirasi mengenai akses jalan masuk ke kampung Bojong Desa Gajah yang rusak. “Kondisi jalan ini bila hujan becek bila kemarau kebul meskipun ada sebagian badan jalan yang sudah dicor. Termasuk jalan masuk ke Mahmud, karena itu agar mendapat perhatian dari pak dewan,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut Hailuki akan segera langsung menyurvei jalan yang rusa. “Apalagi di sekitar itu (Kampung Bojong) ada destinasi wisata namun jalannya rusak. “Apa pun status jalan itu apakah jalan kabupaten atau provinsi itu bisa dibicarakan,” ungkap Hailuki.(Ads)
