BIPOL.CO, BANDUNG – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2023. RAPBD P 2023 itu disepakati dalam Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung-Soreang, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).
Rapat Paripuran dipimpimpin Ketua DPRD Kabupaten Bandung H Sugianto dihadiri para wakilnya, Bupati Bandung H Dadang Supriatna, dan jajarannya serta Forum Komonikasi Pimpinan Daerah Kabuoatrn Bandung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung sepakati bahwa RAPBD Perubahan Tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp 6,69 triliun dari awalnya Rp 4,7 triliun.
“Alhamdulillah kami bersama DPRD telah nenyepakati bahwa RAPBD Perubahan 2023 ada peningkatan dari Rp 4,7 triliun menjadi Rp 6,69 triliun karena ada penambahan PAD. Kita tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur,” tutur Bupati Bandung, Dadang Supriatna kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Senin (11/9/2023).
Dadang Supriatna mengatakan, proses evaluasi terhadap Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Bandung oleh Pj Gubernur Jawa Barat tidak memakan waktu lama. Sehingga anggaran APBD Perubahan dapat efektif dilaksanakan pada Oktober, November dan Desember mendatang.
Bupati mengatakan, akan mendorong APBD Perubahan untuk percepatan. Sedangkan prioritas dalam APBDP ini, tuturnya, ada tiga program prioritas di akhir tahun 2023 ini. Yakni bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar terutama jalan, pembangunan irigasi pertanian dan pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM).
“Ketiga program tersebut sangat krusial dan mendesak untuk dapat dituntaskan sebelum akhir tahun ini agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Apalagi itu semua adalah pelayanan dan hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Bupati, pihaknya telah mengintruksikan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah, dan Dinas PUPR untuk dapat melakukan upaya percepatan dan menyelesaikannya dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan ke depan.
“Kalau saya bertemu masyarakat, urusan jalan dan jembatan ini selalu ditanyakan. Selain itu, irigasi pertanian dan persoalan SPAM ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Saya minta ini diselesaikan sebelum akhir tahun ini,” kata Bupati.
Ia menyebut guna pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, irigasi, serta pengembangan SPAM pada tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 673 miliar. Bupati optimistis ketiga program krusial tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini.
“Sehingga insya Allah pada tahun depan, seluruh jalan di Kabupaten Bandung sudah mulus dan mantap. Untuk percepatan pembangunan, saya minta Pak Sekda dan Pak Asisten semua tender melalui e-katalog biar cepat dan kualitasnya bagus,” ungkap Bupati.
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Bandung, diakui Bupati, merupakan hal sangat penting dan mendesak. Pasalnya, dengan jalan mulus dan mantap, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Bandung.
Selain itu tentu peningkatan kualitas jalan ini dapat mengurangi waktu tempuh sehingga percepatan arus barang dan jasa bisa terbantu. Belum lagi multiplier effect lainnya yang sudah terbukti yakni meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jalan-jalan pertanian juga kita dorong diselesaikan tahun ini. Ini penting untuk kesejahteraan petani kita,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu.
Selain itu, Bupati juga meminta agar Dinas PUPR dapat mengevaluasi rencana kerja secara detail dan progres pembangunan yang telah mereka lakukan secara kontinyu. Tujuannya, agar serapan anggaran maupun proyek pembangunan yang direncanakan tepat sasaran dan berdasarkan skala prioritas.
“Saya ingin bedah masalah jalan ini. Saya juga ingin tahu peta seluruh jalan supaya saya bisa menentukan kebijakan soal jalan untuk masyarakat Kabupaten Bandung,” tambah Bupati.
Selain mempercepat pembangunan infrastuktur, Bupati juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan hak dasar masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan terutama tunjangan guru dan pembangunan rumah sakit baru.
Salah satunya, Bupati meminta agar pembangunan RSUD Bojongsoang dan RSUD Pacira juga dipercepat. Jika perlu, kata Bupati, Pemkab Bandung dan kontraktor pelaksana harus duduk bersama untuk mencari solusi percepatan pembangunan dua rumah sakit tersebut.
Sebab, kata Bupati, kehadiran rumah sakit tersebut sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat di wilayah Bojongsoang maupun masyarakat di Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali.
“RSUD Bojongsoang tolong diperhatikan. Saya kan orang sana. Ini sudah September, tapi belum groundbreaking. Waktu tiga bulan lagi. Pak Asisten tolong dikawal, fokus dan dipercepat apa yang harus dilakukan,” ucap Bupati dengan nada serius.(ads)
