BIPOL.CO, BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun ini akan mulai membangun 144 sekolah baru di 144 kecamatan. Sekolah tersebut terdiri dari jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemda provinsi.
Ditemui usai BEJA (Bewara Jawa Barat) Vol. 1 di Gedung Sate, Kota Bandung, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jabar Taufik Budi Santoso mengatakan, pembangunan 144 sekolah baru tersebut berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan Jabar bahwa ada 144 kecamatan yang terdapat SMK, SMA swasta, tapi sekolah negeri tidak ada.
“Kita asumsikan perlu 144 sekolah baru yang harus dibangun di 2024,” kata Taufik, Selasa (9/1/2024).
Dengan dibangunnya 144 sekolah baru, maka ke depan seluruh kecamatan di Jabar ada SMA dan SMK negerinya.
Taufik menuturkan, sebelum dibangun pihaknya terlebih dulu akan memastikan sekolah yang saat ini masih beraktivitas namun bukan pada aset Pemdaprov Jabar.
“Kita mulai 2024 ini, paling tidak memastikan dulu sekolah-sekolah yang sekarang masih melakukan kegiatannya bukan di asetnya pemprov. Jadi nanti kita bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan yang semula sewa itu bisa ditempat yang dibangun oleh pemerintah,” tuturnya.
Untuk anggaran pembangunan 144 sekolah baru, Taufik belum bisa menyebutkan angkanya. Ia hanya menyebut rata-rata untuk membangun 1 unit sekolah dibutuhkan kurang lebih Rp3 miliar.
“Angkanya nanti kita sampaikan lebih lanjut. Yang pasti pembangunan satu sekolah membutuhkan anggaran kurang lebih Rp3 miliar, itu kebutuhan minimal, belum termasuk aset tanahnya itu tergantung lokasi,” ungkapnya.
Taufik melanjutkan, harga tanah di Kota Depok lebih tinggi ketimbang daerah lainnya di Jabar.
Untuk itu pihaknya terus menginventarisir termasuk bekerja sama dengan pemda kabupaten/kota terkait upaya pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi fasilitas pendidikan.
“Kota Depok tentunya harganya akan tinggi dibanding tempat lain. Tapi kita sedang inventarisir dan kita coba kerja sama dengan pemkab dan pemkot bagaimana memanfaatkan fasos dan fasum yang ada di kabupaten/kota untuk bisa diakses menjadi SMA/SMK,” jelasnya.
Selain itu, dalam pembangunan 144 sekolah baru, pihaknya juga membuka kemungkinan kerja sama dengan badan usaha melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR).
“Kita membuka kemungkinan dari CSR untuk anggarannya kalau ada badan usaha yang mau berkontribusi,” ucap Taufik.
Aset tanah “clear and clean”
Prioritas pembangunan sekolah baru itu akan diutamakan bagi wilayah yang sudah tersedia aset tanahnya.
“Dari 144 itu kita akan prioritaskan wilayah yang asetnya sudah tersedia, aset tanah terutama. Karena ini penting, pembangunan bisa dilakukan kalau asetnya tersedia,” sebutnya.
Sementara target pembangunan 144 unit sekolah selesai dalam waktu lima tahun ke depan.
“Selesai paling tidak dalam lima tahun ke depan yang 144. Syaratnya tadi, asetnya harus _clear and clean_ dulu baru bisa kita bangun,” ujar Taufik.
Terkait guru, jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari 144 unit sekolah baru, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya seperti meja kursi, dan lainnya.
“Untuk gurunya akan ada penyesuaian. Tidak hanya guru, sarprasnya juga harus kita siapkan seperti meja kursi. Ini akan kita sesuaikan dengan sekolah,” pungkas Taufik.(ads)
