SERANG.bipol.co – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) kooperatif dengan pihak pemeriksa atau auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Harus kooperatif, terutama menyangkut permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan oleh BPK. Hal ini penting agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik,” kata Tatu saat acara rapat dinas dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu, Rabu (10/4/2019).
Tatu mengatakan, setiap kepala OPD harus memastikan tingkat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara optimal.
“Kita harus penuhi seluruh prosedur yang berlaku sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan benar serta efektif dan efisien, ” katanya.
Tatu menjelaskan, di era digital saat ini respon masyarakat begitu cepat. Oleh karena itu, seluruh OPD dan pemerintah kecamatan harus cermat dan responsif terhadap opini yang berkembang.
“Saat ini kita menghadapi era digitalisasi yang menimbulkan arus informasi yang begitu pesat, respons publik terhadap pembangunan pun begitu cepat. Saya minta semua OPD dan pemerintah kecamatan, cermat dan responsif terhadap opini yang berkembang di media sosial maupun media massa. Jangan biarkan opini negatif berkembang tanpa penjelasan dan tanggapan dari OPD maupun pemerintah kecamatan,” katanya.
Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Serang berhasil mendapatkan penghargaan “Inagara Awards” dari Lembaga Administrasi RI. Prestasi tersebut keberhasilan yang diraih dengan terciptanya 54 inovasi di seluruh OPD.
“Tahun ini, semua inovasi harus berjalan baik dan disosialisasikan kepada masyarakat. hal ini agar proses pembangunan yang dilakukan mendapat respon yang baik dari masyarakat,” ujarnya.
Tatu juga mengimbau kepada pemerintah kecamatan dan OPD yang memberikan pelayanan langsung, agar terus memberikan pelayanan yang baik, nyaman, dan humanis kepada masyarakat. “Ingat bahwa kita semua adalah pelayan masyarakat, harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Tatu juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada kepala OPD dan para camat dan jajarannya yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan pengisian indikator kabupaten layak anak dengan skor akhir mencapai 820,43 poin dari total skor 1.000 poin.
“Semoga capaian ini dapat menghantarkan kabupaten menjadi kabupaten layak anak yang sejajar dengan kabupaten dan kota se Provinsi Banten, ” katanya. (ant)
Editor Deden .GP
