BANDUNG,bipol.co – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai positif perpindahan administrasi Kota Bekasi ke DKI Jakarta dan Pemekaran Provinsi Bogor Raya dari Provinsi Jawa Barat sebagai sebuah aspirasi. Sehingga, kesejahteraan, pelayanan publik akan semakin meningkat.
Namun begitu, Asep menyebut wacana tersebut tidak cukup jika hanya melalui pendekatan hukum karena harus ada pendekatan ekonomi, budaya, sosial dan keamanan yang diprioritaskan. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi kompleksitas sebuah provinsi baru yang tentunya perlu menjadi perhatian.
“Jadi mengenai isu mengenai provinsi untuk saat ini kami menyebut tidak relevan kalau hanya sekadar kesejahteraan, tapi memang ujungnya adalah kesejahteraan,” ujarnya di Bandung, Kamis (22/08/2019).
Secara hukum, jelasnya, Kota Bekasi memang bisa bergabung dengan DKI Jakarta, apalagi jika alasanya untuk kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, jika bergabung dengan DKI Jakarta, maka pembangunan Kota Sukabumi akan semakin baik karena surplus APBD ibukota terbilang banyak.
Namun begitu, tegasnya, yang perlu menjadi perhatian bukan sekadar pendapatan, tetapi harus juga memperhatikan sosial budaya, geopolitik, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dari Bekasi. Sehingga, Pemkot Bekasi harus memikirkan persoalan tersebut sebagai bagian yang dikelola Pemprov Jabar.
“Sebagai aspirasi sah-sah saja, tapi kalau gabung DKI Jakarta perlu kajian psikologis, yuridis, ekonomi, geopolitik dan sebagainya, bukan hanya meningkatkan kesejahteraan. Secara psikologi, kultural beda-beda tapi masyarakat Bekasi ada yang ingin tetap dengan Jawa Barat,” ucapnya.
Untuk konteks Daerah Otonomi Baru (DOB), paparnya, saat ini Jawa Barat tengah konsen kepada kabupaten/kota. Terdapat tiga daerah yang rencananya akan dilakukan pemekaran, yakni Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Dirinya mengaku turut mengkaji DOB tersebut, daripada wacana provinsi.
“Cirebon dulu juga diwacanakan, tetapi kita tidak respon dengan kajian tapi dengan kesejahteraan saja, perhatian-perhatian saja karena kajian lebih banyak pada kabupaten/kota. Itu yang kita dahulukan,” tuturnya.
Reporter : Iman Mulyono
Editor : Deden .GP
