BANDUNG.bipol.co – Rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Kota Bandung ke daerah lain juga sempat dibahas pada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 Ahmad Heryawan atau Aher.
“Sempat dibahas waktu itu, saya pemikiran begitu. Bandung sudah padat maka harus ada sebuah ikhtiar yang tidak mengurangi kehebatan Kota Bandung tapi justru menambahkan dengan melahirkan kawasan baru,” kata Aher ketika dimintai tanggapan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya, Jumat (30/8/2019).
Menurut dia, saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jabar telah mengumpulkan sejumlah pihak terkait untuk merancang sebuah kota atau kawasan baru di Kawasan Walini, yang saat ini menjadi wilayah persinggahan atau Transit Oriented Development (TOD) Walini.
“(Usulan pemindahan Ibu Kota provinsi Jabar) di tingkat provinsi sudah sangat matang ya, tetapi mentok dengan berbagai peraturan dan kepentingan yang ada di pihak pusat dan swasta,” kata dia.
“Ketika kita merancang kepentingan itu sudah bagus tapi tempatnya milik PTPN, PTPN perlu izin dari kementerian,” katanya.
Pembangunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk APBN. “Komunikasi di situ tidak lancar, khususnya dengan PTPN waktu itu enggak ketemu dengan PTPN. Beda kepentingan dan kita enggak punya lahan, jadi sulit,” kata dia.
“Kalau kemudian pada pemikiran harus ada kawasan baru untuk memecah kepadatan penduduk dan pemerataan ruang lingkup ekonomi itu disertai dengan pemindahan ibu kota Jabar, saya kira itu enggak ada masalah,” kata Aher.
Politisi PKS ini mengatakan jika rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat maka hal tersebut merupakan rencana yang baik.
Selain itu, saat ini secara demografis kepadatan penduduk di Kota Bandung sudah sangat padat karena perancang Kota Kembang saat itu memproyeksikan wilayah ini dihuni oleh penduduk antara 750 ribu hingga satu juta jiwa.
“Nah sekarang kalau tidak salah jumlah penduduk Kota Bandung itu sudah mencapai 2,5 juta jiwa penduduk. Ini sudah melampaui kapasitasnya,” kata dia.
Karena itu, kata Aher, jika melihat aspek-aspek tersebut maka diperlukan pemecahan kepadatan penduduk. Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan ekonomi serta pembangunan maka perlu dibuat kawasan baru atau ibu kota provinsi baru.
“Jadi masalahnya di situ, Bandung sudah sangat padat dan kemudian perlu ada pemecahan ekonomi dan pembangunan dan untuk memecah dua hal itu bisa dilakukan dengan pembangunan kawasan baru,” kata dia. (ant)
