SUKABUMI, bipol.co-Partai Demokrat salah satu partai yang melakukan Somasi terhadap penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebelumnya, selaku partai pengusung Wakil Walikota Sukabumi tersebut, bersama PKS dan PAN, menilai perlu adanya kepastian dalam penentuan pimpinan AKD. Sehingga tidak berpolemik dalam penentuannya.
Hal tersebut disampaikan, ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Sukabumi, Henry Slamet kepada wartawan, Jumat (18/10/2019), usai rapat Paripurna pembentukan AKD baru.
“Ada Undang Undangnya, tapi multitafsir. Seharusnya ada kejelasan seperti penentuan pimpinan DPRD,”kata Henry.
Dampak dari aturan yang multitafsir tersebut, proses penentuan AKD memerlukan waktu yang lama. Bahkan di Kota Sukabumi saja sampai satu setengah bulan. “Kalau ada aturan yang tepat dan pas, tidak perlu ribet lagi dalam penentuan ketua AKD,”ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya sudah menitipkan pesan kepada anggota DPR RI, karena ketua DPC Partai Demokrat, HM. Muraz saat ini duduk di Senayan dan berada di Komisi II bidang pemerintahan, Henry meminta kejelasan penentuan ketua AKD. Sehingga, tidak perlu lama dalam penentuan ke depannya.
“Jangan sampai habis waktu untuk AKD. sebenarnya kalau aturannya jelas bisa diselesaikan,”tuturnya.
Namun kini Partai Demokrat sendiri menerima keputusan hasil sidang paripurna untuk pembentukan AKD yang telah disahkan.
Henry menilai AKD saat ini paling tepat. sebab semua sudah masuk. Sehingga semua kegiatan bisa dilakukan. “Dulu kan ada beberapa anggota fraksi yang tidak masuk. Makanya saat ini dikoreksi dan sudah dibacakan, menerima semuanya,” ujarnya.
Terkait tidak adanya pimpinan AKD yang merupakan partai pengusung Wali kota, menurutnya tidak masalah. Hal itu justru dianggapnya sebagai sarana untuk cek and balance. “Bagus tuh, kalau semua menjadi satu, tidak ada cek and balancenya. Jadi sekarang ini berimbang. Sudah sesuai di AKD dengan proses demokratis,”ucapnya.
Reporter : Firdaus
Editor : Deden .GP
