SUKABUMI, bipol.co – Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019, dengan predikat BB. Pemberian penghargaan tersebut diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, pada ajang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019, kepada Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, di Hotel Radisson, Kota Batam, Senin (10/2/2020).
“Alhamdulilah tahun ini, Kota Sukabumi kembali meraih peringkat BB, walau sama dengan tahun sebelumnya, namun nilainya meningkat dibanding tahun lalu,” kata Wali Kota kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).
Dijelaskan Fahmi, nilai SAKIP pada 2019 ini meningkat dibandingkan 2018 yang mencapai 74.83. Pada 2019 nilai SAKIP Kota Sukabumi menjadi 76.07.
Penghargaan tersebut, kata Fahmi, akan terus menjadikan motivasi pada tahun mendatang agar bisa meningkatkan peringkat dari BB ke A. Menurutnya, pencapaian kali ini menjadi pembelajaran, terutama dalam berdisiplin dan kolaborasi serta membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran yang efektif dan efisien.
“Pastinya, akan menjadi motivasi kami untuk terus melayani kebutuhan masyarakat sebaik mungkin. Terima kasih kepada SKPD atas prestasi ini, tahun depan kita tingkatkan lagi,”ucapnya.
Lanjut Fahmi, pernyataan Kementerian PAN RB terhadap Kota Sukabumi untuk penilaian BB tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota sukabumi menunjukkan hasil yang sangat baik.
Masih kata Fahmi, evaluasi SAKIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Selain itu, mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
“Tujuan dari evaluasi SAKIP ini, yakni menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil,” jelasnya.**
Reporter: Firdaus | Editor: Hariyawan
