“Saya memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Polri yang sejak dini mengungkap aksi yang bakal mengganggu stabilitas sosial ini, baik di ibu kota Jakarta maupun di Poso beberapa hari lalu,” ujar Basarah, di Jakarta, Senin (20/4).
Pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu merujuk pada kesigapan jajaran Polri meredam dua kasus yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Kasus pertama, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap fenomena terbaru ketika sejumlah minimarket di ibu kota menjadi sasaran kejahatan selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di DKI Jakarta.
Kasus kedua adalah ditemukannya bom pada tubuh dua terduga teroris yang tewas dalam kontak bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4) siang lalu. Baku tembak itu menewaskan Ali alias Darwin Gobel dan Muis Fahron alias Abdullah, anggota kelompok MIT pimpinan Ali Kalora. Mereka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sulteng.
Basarah mengaku terus mencermati situasi dan kondisi Tanah Air selama pandemi COVID-19 berlangsung, termasuk ketika jajaran Polri berhasil mengungkap rencana penjarahan dan pembakaran di Pulau Jawa oleh Kelompok Anarko Vandalis dan menghentikan langkah para teroris di Poso.
Ia menilai Polri telah bergerak cepat ketika melihat fenomena kejahatan baru di Jakarta dan tindakan makar terorisme itu.
“Dalam situasi seperti sekarang ini, di tengah terjadinya penurunan daya beli, peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan terganggunya roda ekonomi masyarakat, bukan tidak mungkin semua itu dapat memicu dan memacu meningkatnya aksi-aksi kriminalitas, konflik dan kerusuhan sosial, baik yang sifatnya spontan maupun yang dimobilisasi,” ujar Basarah.
Menurut dia, prioritas paling penting yang harus dilakukan saat ini adalah upaya mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
“Saat terjadi krisis 1998, kita mengetahui bahkan mengalami ada penumpang gelap yang memprovokasi keresahan menjadi kerusuhan hanya demi tujuan jangka pendek. Meskipun situasinya tidak sama, potensi seperti itu tetap ada,” ujar Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 1996-1999 tersebut.
“Kita mengapresiasi dan mendukung semua upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban umum, antara lain dengan mengajukan skema jaring pengaman ekonomi,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu pula.
Namun, Basarah mengingatkan ada hal yang tidak boleh dilupakan, yakni aspek kecepatan dan keadilan karena bantuan ekonomi harus cepat dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. (net)
