SUKABUMI, bipol.co – Data penerima bantuan sosial (bansos) tidak valid dan tidak tepat sasaran, puluhan pengurus Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Sukabumi mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat, yang terletak di Kompleks Gelanggang Olahraga Cisaat, Selasa (28/4/2020).
Kedatangan para kepala desa yang dipimpin Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, H. Deden Deni Wahyudin, itu mempertanyakan karut marut data penerima bansos.
Deden yang sehari-hari menjabat Kepala Desa Sukakersa, Kecamatan Parakansalak, dan rekan-rekannya diterima oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri, bersama Ketua DPRD, Yudha Sukmagara. Tampak pula Asisten Pemerintahan, Ade Setiawan; Kepala Dinsos, Teja Sumirat; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Tendi Hendrayana.
Di hadapan para pejabat yang hadir di Aula Dinsos Kabupaten Sukabumi, Deden menyampaikan data penerima bansos dari Badan Pusat Statistik (BPS) kurang valid dibandingkan fakta di lapangan.
“Kami menuntut kewenangan agar pendataan penerima bansos bisa dilakukan dan diputuskan oleh desa,” ujar Deden.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, Ojang Sopandi, mendesak Pemkab Sukabumi menunda penyaluran bansos dari Gubernur Jabar sebelum dilakukan perbaikan data penerima. Ojang yang sehari-hari menjabat Kades Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, juga mengusulkan pembagian bansos dari pusat, provinsi, dan pemda dilakukan secara serempak.
Atas usulan dan desakan Apdesi itu, Yudha Sukmagara yang mewakili DPRD menyepakatinya. Dia setuju pembagian bansos dari provinsi bagi warga terdampak Covid-19 harus diawali dengan pemutakhiran data agar tidak menimbulkan permasalahan.
Senada dengan Yudha, Sekda Iyos mengamini usulan Apdesi. Iyos menilai, usulan para kepala desa itu logis karena kenyataannya data penerima bansos dari provinsi tumpang tindih dengan data penerima bansos lainnya. Karena itu, pihaknya telah bersepakat dengan Pos Indonesia untuk menunda penyaluran bansos dari gubernur.
“Sebaiknya antara desa, kabupaten, dan provinsi berbagi peran agar bansos dari masing-masing sumber tidak tumpang tindih dan untuk mencegah tidak tepat sasaran. Nanti data itu disepakati bersama agar dalam penyalurannya sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat,” ujar Iyos.**
Reporter: Firdaus | Editor: Hariyawan
