BANDUNG, BIPOL – Berkat guru, ada banyak orang pintar lahir di negeri ini. Berkat guru mereka para murid bisa mewujudkan cita-citanya, bangsa ini semakin banyak memiliki orang-orang intelektual yang kedepannya akan menjadi tonggak perubahan kehidupan masyarakat secara luas, dan tentu khusus untuk dirinya sendiri.
Namun, apakah jasa-jasa besar guru itu sudah sebanding dengan gaji yang diterima para guru? Tentu belum sesuai. Masih banyak guru-guru, utamanya guru honorer, terlebih yang bertugas di sekolah-sekolah swasta, gajinya memprihatinkan, misalnya masih ada guru yang gajinya Rp 200 Ribu per bulan.
Pemerintah terus berupaya mencarikan solusi atas apa yang menjadi persoalan para guru itu. Namun, memang tidak akan langsung mewujudkan secara keseluruhan mengabulkan apa yang diharapkan seluruh insan pendidikan. Hal itu karena terbentur berbagai hal, misalnya keterkaitan dengan berbagai kebijakan dan menyangkut ketersediaan anggaran yang terbatas.
Menyambut Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2020 ini, kabar baik mewarnai insan pendidikan di Jawa Barat. Kini, pemerintah di Jawa Barat kembali mengeluarkan kebijakan menggembirakan untuk para guru.
Pertama ; kenaikan anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah-sekolah swasta, kedua ; pemberian sertifikasi untuk para guru honorer di sekolah negeri dan ketiga ; pengalokasian anggaran untuk para guru bantu yang tersebar di daerah-daerah terpencil di Jawa Barat.
“Ketiga ini kami berikan sebagai hadiah kepada insan pendidikan di Jawa Barat sebagai kado pada perayaan Hari Guru Nasional (HGN) yang diperingati setiap tanggal 25 November,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya di Bandung, Rabu, (25/11/2020).
“Saya sampaikan selamat memperingati Hari Guru. Kami upayakan yang terbaik untuk para guru karena jasa-jasa guru begitu besar. Dan, kami terus mendoakan agar para guru di Jawa Barat menjadi orang-orang terbaik, digolongkan sebagai ahli syurga di akhirat kelak,” ucapnya.
Terkait kado yang pertama, kenaikan BPMU, Hadi menjelaskan bahwa BPMU tahun 2021 menjadi Rp 700 Ribu per siswa per tahun dari sebelumnya yang hanya Rp 550 Ribu per siswa per tahun.
Keputusan itu didapat setelah tim anggaran Pemprov Jabar dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggelar rapat selama berhari-hari, sehingga akhirnya diputuskanlah BPMU naik menjadi Rp 700 Ribu per siswa per tahun.
Kesepakatan itu disahkan dalam sidang paripurna pengesahan yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pimpinan DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, pada Senin, 23 November 2020.
Pemerintahan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 909 miliar dari APBD Jawa Barat tahun 2021 terkait BPMU ini, yang akan dibagikan kepada 5.111 sekolah swasta.
“Anggaran ini sebagai pendamping dari dana BOS. Silahkan dipakai untuk berbagai keperluan sekolah, namun kami sarankan pengalokasian terbesarnya adalah untuk gaji guru-guru honorer di sekolah swasta,” ucapnya.
Terkait penyalurannya, lanjut Hadi, akan disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui rekening sekolah masing-masing yang sudah terverifikasi sebelumnya.
“Totalnya Rp 909 miliar yang akan ditranferkan. Semoga menjadi penambah semangat untuk para guru di manapun berada,” ucap Hadi.
Kado kedua adalah ; Pemerintah telah memberikan sertifikasi kepada 1461 guru honorer Jawa Barat yang mengajar di sekolah negeri. Pemberian sertifikasi diberikan langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, belum lama ini.
Hadi mengatakan, proses sertifikasi di Jawa barat sangat leading dibandingkan provinsi yg lain, artinya provinsi pertama yang memberikan sertifikat guru honorer yang ada di sekolah negeri diantara provinsi lainnya.
“Ini provinsi pertama lho, kalau saya boleh buka provinsi lain itu pada ngiri ke Jawa Barat,” kata dia.
“Diharapkan pemberian sertifikasi ini ada perbaikan, terutama soal pengakuan terhadap prestasi dan kontribusi para guru; kemudian ada peningkatan dalam hal kesejahteraan ; tunjangan sertifikat yang menyertai kebijakan nasional dari kementrian pendidikan dan kebudayaan,” harapnya.
Kemudian, kado yang ketiga, lanjut Hadi, yaitu ; pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 8 miliar untuk tenaga pendidik tambahan atau guru bantu yang mengajar di daerah-daerah terpencil di seluruh daerah yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
“Sudah kami alokasikan Rp 8 miliar, ini juga termasuk guru honorer non PNS. Jadi, dengan aksi yang kami lakukan lewat fraksi maupun lewat komisi, kami senantiasa ada pada shof terdepan mendukung dan membela para guru, memperjuangkan hak para guru, karena itu kepada kalianlah (para guru) kami titipkan masa depan bangsa,” pungkasnya. [I.R]
