BIPOL.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro menilai, Koalisi Perubahan Indonesia (KPI) akan semakin mengkristal terealisasi saat reshuffle kabinet mengemuka saat ini.
Hal itu disampaikan Agung Baskoro menanggapi soal KPI diprediksi bubar, setelah munculnya isu akan ditariknya PKS dan Partai Demokrat ke gerbong koalisi partai pendukung Pemerintah. Isu itu bisa menjadi kenyataan, mengingat KPI belum kunjung deklarasi koalisi sekaligus deklarasi capres-cawapres sampai saat ini.
“Justru saat NasDem dikeluarkan dari kabinet, koalisi ini akan semakin solid. Apalagi jika kepentingan PKS dan Demokrat diakomodasi NasDem,” tutur Agung dilansir dari RM.id, kemarin.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam koalisi ini adalah pemilihan Cawapres untuk Anies Baswedan yang bisa diambil antara Demokrat dan PKS. Hal ini ditengarai ada keinginan menduetkan Anies-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dua tokoh itu punya elektabilitas dalam tren kenaikan sejak memilih jalan oposisi secara terbuka.
“Di titik inilah insentif politik untuk PKS harus sebanding. Supaya tak tergoda untuk bergabung dengan pemerintahan di tengah isu reshuffle. Kalau PKS senang, KPI bisa kokoh,” ujarnya.
Namun, jika Demokrat atau PKS masuk ke kabinet, justru kerugian besar bagi kedua partai. Menimbang masa pemerintahan Presiden Jokowi tersisa 1 tahun 9 bulan. Sehingga efektifitas kekuasaan yang dimiliki Demokrat atau PKS saat menduduki kursi menteri tak bakal optimal.
Suara kedua partai juga bakal rontok. Sebab, tren kenaikan elektabilitas Demokrat dan PKS saat ini berdasarkan temuan beragam survei kredibel, mengemuka karena memilih jalan oposisi.
“Kalau masuk pemerintahan, malah antiklimaks dan konstituen yang akan memilih besar kemungkinan akan menyeberang ke partai yang memilih jalan oposisi,” pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat politik, Refly Harun mengatakan, ada skenario mencegat KPI dan Anies dengan skenario merayu PKS dan menarik Demokrat masuk koalisi Pemerintahan. Apalagi, koalisi ini belum secara resmi deklarasi. “Istana masih bisa berharap, wah ini kelihatannya belum tentu jadi,” kata Refly dalam kanal YouTube-nya, kemarin.
Dia melihat, Jokowi tak akan menendang NasDem dari kabinet selama status Anies belum jelas menjadi Capres secara resmi. Sementara itu, partai pimpinan Surya Paloh itu juga tak mau cepat-cepat mendeklarasikan koalisi. Ini supaya kadernya berada di pemerintahan selama mungkin.
Sementara itu, Juru bicara DPP PKS Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya berharap, pembahasan deklarasi koalisi dan capres-cawapres selesai bulan ini. Dia menyakini, capres-cawapres yang diusung KPIadalah sosok yang terbaik dan bisa membawa perubahan Indonesia.
“Kami berharap tim kecil bulan ini tuntas pembahasan dan hasilkan kesepakatan yang terbaik. Mohon doanya,” kata Kholid kepada wartawan, kemarin.
Ditegaskan, PKS dan Demokrat telah setuju terkait pencalonan Anies sebagai Capres. Namun, ada mekanisme internal yang harus dilalui oleh masing-masing partai untuk memutuskan deklarasi. Misalnya PKS, masih menunngu keputusan Majelis Syuro.
Sedangkan Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya berkomitmen mendeklarasikan koalisi di awal 2023.
“Sampai saat ini, kami berencana deklarasi bersama. Kami pastikan deklarasi koalisi, dengan paket calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Herzaky di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Partai Demokrat, lanjutnya, masih terus membahas siapa capres-cawapres dari KPI. Demokrat masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP) yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).(*)
