JAKARTA.bipol.co- Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit mengatakan selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 15%.
Hal ini menurutnya menujukkan kegagalan dalam berotonomi daerah selama 20 tahun. Daerah selama ini masih memiliki ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat.
“Indikasinya kemandirian ekonomi dari setiap daerah yang kriterianya adalah APBD ditopang 20% dari PAD Kabupaten Kota itu nggak sampai 15% seluruh Indonesia. Artinya 20 tahun berotonomi daerah justru ketertantungan fiskal dari pusat,” paparnya dalam diskusi Pro Kontra UU Cipta Kerja, Polemik Trijaya, Sabtu, (10/10/2020).
Seperti diketahui pemerintah baru saja mengesahkan UU Cipta Kerja yang digadang-gadang bisa meningkatkan investasi. UU yang baru disahakn ini menuai Pro dan Kontra dikalangan masyarakat, bahkan sampai di demo berbagai kalangan baik di pusat dan daerah.
Mengenai hal ini menurutnya kaum buruh memang memiliki hak untuk berjuang. Ini tidak hanya berlaku di Indonesia, namun di seluruh dunia. Ini tidak salah, dan menurutnya perlu dihadapi. Menurutnya UU ini dibuat untuk kepentingan jangka panjang mensejahterakan
“Saya tidak tahu kenapa berbondong-bondong kepala daerah melemparkan saja ini.Ini jujur saja saya kira kalau ini dibiarkan terus ini jadi akirnya Indonesia ini tidak menjadi tujuan akhir dari investasi karena mereka membutuhkan kepastian hukumnya,” ungkkapnya.[Net]
Editor: Fajar
