BANDUNG.bipol.co- Komisi II DPRD Jabar mengkritik pembuatan masker yang digagas Pemprov Jabar, dengan melibatkan UKM di Jabar.
Hal ini terungkap saat Komisi II DPRD Jabar menerima audiensi dengan HIPMIKINDO yang didampingi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar.
Anggota DPRD Jabar Yunandar dari Fraksi PDIP, yang juga anggota Komisi II, menyatakan agar Dinas Koperasi dan UMKM membuka siapa saja yang membuat atau memproduksi masker.
“Jadi jangan sampai perusahaan besar ini berada dibalik UKM yang benar-benar melakukan produksi riil,” jelasnya, Senin (5/10) di gedung DPRD Jabar.
Yunandar mengakui, memiliki data tiga perusahaan besar yang ikut dalam produksi masker yang anggarannya berasal dari Pemprov Jabar.
“Tahap dua lalu, saya ada datanya, soal 3 Perusahaan yang memang ikut membuat masker dalam program Pemprov Jabar,” jelasnya.
Yunandar meminta Pemprov juga membuka, siapa saja yang ikut memproduksi masker ini.
“Harus jelas, dan dibuka. Karena ini kan anggarannya besar sampai 8 Milliar ,” terangnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar, Tutus mengatakan bahwa anggaran 8 Milliar diperuntukkan bagi pembuatan masker.
“3 Milliar untuk masker kain, dan 5 Milliar untuk masker Scuba,” jelasnya.
Ditegaskannya, bahwa terkait polemik soal pemesanan masker kain yang lebih banyak, bahwa sejauh ini memang terus dikomunikasikan dengan UKM di Jabar.
“Ada sekitar 425 UKM yang menerima pekerjaan masker ini, dan kami menerima para UKM ini secara selektif dan ketat, ” jelasnya.
Untuk proses pembiayaan sendiri, Pemprov sejauh ini melakukan pembayaran dengan tepat.
“Kami lakukan sesuai komitmen dengan UKM, ” jelasnya. [Sob]
Editor: Fajar Maritim
