JAKARTA.bipol.co- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, potensi konflik di Pilkada 2020 tetap ada meskipun dalam situasi di tengah pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikannya dalam dalam webinar Universitas Pertahanan dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020).
Menurut dia, potensi konflik bukan hanya ada di Pilkada 2020. Namun, sudah lama bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia. Menurut dia, saat ini sistem demokrasi Indonesia didorong menjadi lebih liberal pasca amandemen UUD 1945.
“Demokrasi Indonesia didorong menjadi liberal dipengaruhi oleh sejumlah lembaga internasional saat itu,” kata Hasto.
Dia mengungkapkan, demi mencegah konflik itu terjadi, maka semua pihak harus menjujung nilai-nilai Pancasila di dalam Pilkada 2020.
“Saya mengusulkan sejumlah langkah yang utamanya mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila,” jelas Hasto.
Dia menjelaskan, politik Indonesia berubah diawali dengan krisis ekonomi 1997/1998. Mengutip buku Handbook of Political Management, terlihat jelas ada perubahan politik global yang dimotori oleh International Monetary Fund (IMF) saat itu. Masuknya demokrasi ala Amerika Serikat, tentu membawa dampak negatif, dan dirinya menawari sebuah solusi.
Hasto menawarkan, solusi berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, hingga konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum. Dia meyakini konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
“Konsolidasi ideologi dilakukan dengan memastikan Pancasila sebagai the way of life, dan perwujudan UUD 1945 khususnya pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya,” jelas Hasto.
Menyangkut pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, menurut dia, sudah seharusnya tetap terlaksana, dengan kuncinya menerapkan aturan dan disiplin yang ketat.
“Bagaimana dengan Pilkada di tengah pandemi? Kuncinya adalah disiplin nasional. Disiplin menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. PDI Perjuangan sudah mengusulkan kepada KPU, kampanye massa itu benar-benar dibatasi 50 orang dengan ketat. Kami mengeluarkan instruksi bagi anggota partai yang melanggar protokol Covid-19 kami akan berikan sanksi,” kata Hasto. [Net]
Editor: Fajar Maritim
