KAB BANDUNG, Bipol.co | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabuoaten Bandung lagi-lagi buat kecewa. Kali ini sejumlah pendukung dari ketiga pasangan calon Bupati Bandung kecewa dengan fasilitas pendukung debat publik, yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bandung untuk bisa disaksikan bersama di luar gedung utama.
KPU Kabupaten Bandung hanya menyiapkan satu buah unit televisi 40 inchi agar para pendukung yang tidak bisa masuk ke dalam bisa tetap menyaksikan jalannya debat publik yang diselenggarakan di Kopo Square, Margahayu, Sabtu (31/10/2020).
Satu unit televisi tersebut dipasang di areal kantin Kopo Square. Suara dari televisi pun tak terdengar dengan jelas. Apalagi jika saat para pendukung mulai berteriak-teriak memberikan semangat.
Agar mendapatkan pengalaman suara yang baik, para pendukung ketiga paslon bupati dan wakil bupati Bandung harus maju mendekati televisi.
Jerry Saputra (26) salah seorang pendukung paslon nomor urut 1 NU Pasti Sabilulungan mengaku sangat kecewa dengan KPU Kabupaten Bandung yang terlihat kurang maksimal dalam mempersiapkan debat publik.
“Nampak tidak profesional yah. Masa fasilitas buat para pendukung yang tidak bisa masuk ke dalam seperti ini. hanya televisi yang suaranya juga kurang kedengeran,” kata Jerry kepada di lokasi.
Seharusnya, ucap Jerry, KPU Kabupaten Bandung lebih peka terhadap fasilitas apa yang seharusnya dibutuhkan saat pelaksanaan debat publik tersebut. Sehingga, para pendukung yang ikut hadir di lokasi dan tidak bisa masuk ke dalam tetap terfasilitasi dengan baik.
“Minimal mah big screen dengan sound yang lebih besar. Jadi suara dan visualnya bisa dinikmati bersama-sama. Terus enggak perlu deket-deket sama tv,” kata dia.
Hal senada disampaikan Yogi (49) pendukung paslon nomor urut 3 Bedas (Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan). Menurut Yogi, pelaksanaan debat publik dengan fasilitas seadanya bagi para pendukung mencerminkan jika kinerja KPU Kabupaten Bandung tidak profesional.
“Anggaran-anggaran untuk kegiatan seperti ini kan sudah ada. Kinerja tidak maksimal. KPU sangat tidak profesional. Perlu diaudit ini mah. PR juga ini untuk KPU pusat mengevaluasi kinerja KPU di daerah,” kata dia.
Yogi menambahkan, dengan fasilitas yang sangat minimum tersebut bedanya apa dengan menonton tayangan televisi di rumah. Debat publik calon kepala daerah yang harusnya terlihat hingar bingarnya malah justru mirip dengan debat pemilihan kepala desa. (deddy)
