SOREANG, Bipol.co | PT Geo Diva Enegri harus menyiapkan lahan seluas 5,2 hektar, sebagai lahan pengganti proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Patuha Unit 2, di Kecamatan Pasirjambu, wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung.
Lahan seluas itu untuk mengganti lahan perhutani yang akan digunakan untuk areal pengeboran empat sumur baru dari 16 sumur, pengembangan proyek PLTP Patuha 2.
“Yang12 sumur lahannya sudah tersedia, yaitu lahan milik Geo Dipa, sedangkan empat sumur lagi menggunakan lahan baru. Karena berada di kawasan lahan milik pemerintah maka penggantinya harus dua kali lipat,” kata Hefi Hendri, HSE & Social Safeguard Manager PT Gio Dipa, saat acara Coffee Morning bersama PWI Kabupaten Bandung dan IJTI Korda Bandung Raya, di Grand Sunshine Resort, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (23/12/2020).
Menurut Hefi Hendri, untuk pengeboran empat sumur PLTP Patuha 2 membutuhkan lahan seluas 2,8 hektar. Sedangkan lahan penggantinya seluas 5,6 hektar. “Lahan penggantinya sudah ada di wilayah Ciwidey, saat ini sedang disurvei dan dalam proses negoisasi dengan pihak terkait,” kata dia.
Hefi menuturkan, proyek pengembangan PLTP Patuha 2 ini, harus dalam satu area, agar lebih memudahkan pengawasan pihak perhutani.
Pemerintah melalui PT Geo Dipa Energe akan membangun PLTP Patuha Unit 2. Menurut Project Manager Patuha 2, Budi Sutrisno, proyek yang saat ini masih dalam tahap persiapan itu, akan dimulai awal Januari 2021 dan harus rampung tahun 2023.
Proyek PLTP berkavasitas 55 MW ini, papar Budi, mendapat kucuran dana sebesar 200 juta US Dolar, dari Asian Development Bank (ADB) dan suntikan PMN (Penyertaan Modal Negara).
Saat ini, tutur Budi, pihak Geo Dipa Energi, telah melakukan sosialiasi terkait rrncana pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut, baik dengan Bupati Bandung, Forkompinda, pihak kecamatan sampai desa dan tokoh masyarakat sekitar.
“Kami juga siap menerima pengaduan dari masyarakat, dampak aktivitas dari proyek ini, kami membuka layanan pengaduan secara online,” jelasnya.
Sementara terkait penyerapan tenaga kerja, menurut Hefi, akan melibatkan tenaga kerja sampai 20 persen tenaga kerja lokal dari sekitar 1000 tenaga kerja yang akan terserap dalam proyek ini.
“Kalau total yang terserap 1000 orang, berarti 200 orang merupakan tenaga lokal. Karena proyek ini menggunakan dana ADB maka selalu dalam pengawasan bank dunia termasuk tenaga kerja yang disyaratkan harus 20 persen merupakan tenaga lokal,” katanya.
Selain akan menyerap tenaga lokal, ucap Hefie, aktifitas pengerjaan proyek ini tetap akan memperhatikan dampak lingkungan, termasuk antisipasi bila terjadi bencana gempa bumi saat melakukan pengeboran.
“Kita melakukan mitigasi dalam bentuk pengamanan terhadap dinding sumur bersama pihak geologi. Insyaa Allloh bila dalam kordinat engenering bisa aman, resiko yang ada sangat minim,” ucap Hefie.
“Keluhan-keluhan dari masyarakat dan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas operasional tambang pasti ada . Untuk itu kita menyediakan mekanisme penanganan keluhan dan setiap kali ada keluhan itu harus segera ditindaklanjuti dan harus dilaporkan sampai ke pimpinan,” tuturnya. (deddy)
