Kamis, 9 Desember, 2021

Yudhi Haryanto Berharap Bandung Selatan Jangan Sampai Rusak oleh Bangunan Liar

0
BAGIKAN
11
Dilihat

SOREANG, Bipol.co–Wilayah Bandung Selatan dsiinyalir kini menjamur  bangunan atau rumah makan yang berdiri tanpa dilengkapi perizinan.

Hal itu pun diakui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung H Yudhi Haryanto, di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (14/6/2021).

BACA LAINNYA

Bahkan kata Yudhi, saat jalan-jalan sambil makan, terpantau di wilayah Bandung Selatan sedikinya ada tujuh rumah makan yang ditengarai tanpa mengantongi perizinan.

“Kami telah  menyampaikan kepada Pak Bupati ada beberapa wilayah yang harus kita pertahankan agar jangan sampai dirusak, seperti di kawasan Bandung Selatan. Untuk kawasan ini kami sampaikan kepada Bupati agar ada pengamanan, jangan sampai seperti KBU (Kawasan Bandung Utara),” papar Yudhi.

Menurutnya, bila misalkan Bandung Selatan rusak, yang akan menjadi korbannya tentu wilayah Bandung. “Saat ini resapan air di kawasan Bandung Selatan masih cukup bagus, seperti di daerah Ciwidey, Rancabali dan Pasirjambu sebagian ada di daerah Pangalengan, sehingga jangan sampai rusak oleh bangunan bangunan tanpa izin,” katanya.

Yudhi mengakui, investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Bandung Selatan saat ini masih tinggi.  Namun untuk pemberian izin, DPMPTSP harus menyesuaikan ruang dan tudak akan memberi izin di kawasan atau ruang hijau. “Jadi  lebih banyak kita memberikan izin yang berkaitan dengan wisata alam, kalau berkaitan dengan pabrikan itu tidak boleh, apalagi perumahan,” kata Yudhi.

Namun, kata Yudhi, daerah Bandung Selatan sekarang sudah menjamur rumah makan yang disinyalir belum memiikin izin.

Berkaitan masalah penegakan hukum atau penertiban bagi bangunan yang tidak berizin di kawasan tersebut, menurut Yudhi, penindakkannya ada di Satpol PP, DPMPTSP hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya berikaitan investasi.

Tapi ke depan, tutur Yudhi, dengan Undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibus law yang akan mulai berlaku pada tanggal 2 Juli, bahwa nanti koordinator pengawasan ada di DPMPTSP.

“Kalau misalkan dalam undang-undang tersebut kami ditunjuk sebagai koordinator pengawas bangunan, kami tentunya akan membuat tim yang mungkin nanti akan terintegrasi, kapan tentunya melakukan langkah tindakan dan sebagainya,” ujar Yudhi.

Reporter : Deddy

Editor : benz

Next Post