Sudah Punya Dua Perpres, Tapi Belum Menjawab

- Editor

Sabtu, 16 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPD RI (Foto/Antara).

DPD RI (Foto/Antara).

JAKARTA,bipol.co – DPD RI mengharapkan pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden terkait penetapan status dan tingkatan bencana sesuai amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selama ini seringkali terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dalam keterangan pers DPD RI yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Desakan ini juga mengemuka dalam rapat pleno DPD RI terkait pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pentingnya peraturan presiden (perpres) ini dikaitkan dengan musibah gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 dan gempa di Lombok, NTB, tahun 2018. Pada dua kasus ini, terjadi perdebatan tentang status bencana sehingga penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara cepat.

Padahal jumlah korban jiwa serta kerusakaan yang terjadi pada kedua bencana ini cukup besar.

Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menyebutkan, saat ini memang sudah ada dua perpres. Yakni Perpres No 8/200 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Perpres No 17/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Namun, kedua perpres ini belum menjawab kerangka hukum yang mengatur penetapan status bencana.

Padahal dalam UU tentang Penanggulangan Bencana disebutkan, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat sejumlah indikator antara lain jumlah korban, jumlah kerugian, kerusakan yang ditumbulkan dan cakupan luas wilayah yang terkena bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Peraturan presiden mendesak diperlukan agar ada kepastian hukum mengenai mekanisme penetapan status dan tingkatan bencana, ujarnya.

“Regulasi ini juga penting agar tidak ada lagi perdebatan soal status bencana dan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah,” kata anggota DPD asal Kalimantan Timur ini.[HYT/Ant]

Berita Terkait

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Serukan Peningkatan Literasi menuju SDM Unggul
Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat
Mendagri Tito Karnavian Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
Produk Unggulan Unjuk Gigi di HUT ke-44 Dekranas di Surakarta
Parade Mobil Hias pada HUT Ke-44 Dekranas Tampilkan Ragam Budaya Daerah Indonesia
Pusbintal TNI Gelar Pembekalan Mental untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Statis RI- Papua New Gini di Yonif 131/BRS
Menkominfo: Peresmian AHC Momentum Kembangkan Industri Media
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 20:48 WIB

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Serukan Peningkatan Literasi menuju SDM Unggul

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:46 WIB

Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bahas Penguatan Hubungan Antarmasyarakat

Jumat, 17 Mei 2024 - 20:25 WIB

Mendagri Tito Karnavian Resmi Lantik 5 Penjabat Gubernur

Jumat, 17 Mei 2024 - 20:09 WIB

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Resmi Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Jumat, 17 Mei 2024 - 13:54 WIB

Produk Unggulan Unjuk Gigi di HUT ke-44 Dekranas di Surakarta

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:06 WIB

Parade Mobil Hias pada HUT Ke-44 Dekranas Tampilkan Ragam Budaya Daerah Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 19:13 WIB

Pusbintal TNI Gelar Pembekalan Mental untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Statis RI- Papua New Gini di Yonif 131/BRS

Rabu, 15 Mei 2024 - 18:37 WIB

Menkominfo: Peresmian AHC Momentum Kembangkan Industri Media

Berita Terbaru

REGIONAL

Lestarikan Lingkungan Bupati Nina Tanam Mangrove

Minggu, 19 Mei 2024 - 14:03 WIB