Jokowi: Eksekusi Masih Berjalan

- Editor

Senin, 18 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo.(net)

Joko Widodo.(net)

JAKARTA,bipol.co – Presiden Joko Widodo menyebut eksekusi terhadap 11 perusahaan pelaku perusakan hutan dan lingkungan masih sedang terus berjalan.

“Ya memang eksekusinya berjalan dong, masih berjalan, kalau tidak ada kasasi masih berjalan,” kata Presiden Joko Widodo di Tangerang, Senin (18/02/2019).

Ia mengatakan, sebanyak 11 perusahaan yang telah diputus pengadilan karena merusak lingkungan itu didenda Rp18,3 triliun.

Namun untuk teknis eksekusi, Presiden Jokowi mempersilakan siapa saja untuk menanyakan kepada pelaksana penegakan hukum.

“Iya Rp18,3 triliun untuk 11 perusahaan sudah diputuskan pengadilan. Teknis seperti itu tanyakanlah ke pelaksana di penegakan hukum,” katanya.

Sepanjang yang ia ketahui, sudah ada beberapa yang dieksekusi dan membayarkan denda yang dimaksud.

Namun belum seluruhnya kata dia yang sudah membayarkan denda karena sebagian masih menunggu keputusan hukum tetap atau inkrah.

“Sepanjang saya ketahui sudah tapi belum (semua),” katanya.

Ia mengaku tidak mengetahui dengan detail perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah dan belum membayarkan dendanya. “Wah saya masa ngapalin yang begitu,” katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tercatat sudah memenangkan pertarungan melawan perusak lingkungan di berbagai kasus dengan total nilai kemenangan lewat sidang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp18,3 triliun.[hyt/ant]

Berita Terkait

KDM: Pembangunan Harus Sejalan dengan Pemulihan Lingkungan
Rieke Usulkan 4 Rekomendasi pada Presiden Soal Polemik Empat Pulau Milik Aceh
Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional
PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7
FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…
Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Masuk Sekolah Jam 6.30, Ini Respon Mendiknasmen
Kejagung Bantah Nadiem Makarim Masuk DPO Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Bersama Partai Buruh Ribuan Massa Akan Turun ke Jalan Kepung Istana dan Gedung DPR RI

Berita Terkait

Rabu, 18 Juni 2025 - 12:20 WIB

KDM: Pembangunan Harus Sejalan dengan Pemulihan Lingkungan

Selasa, 17 Juni 2025 - 11:44 WIB

Rieke Usulkan 4 Rekomendasi pada Presiden Soal Polemik Empat Pulau Milik Aceh

Jumat, 13 Juni 2025 - 19:37 WIB

Pemerintah Buka Keterlibatan Swasta pada Pembangunan Infrastruktur Nasional

Senin, 9 Juni 2025 - 11:14 WIB

PM Mark Carney Telepon Langsung Presiden Prabowo, Undang Hadiri KTT G7

Rabu, 4 Juni 2025 - 20:48 WIB

FPP TNI Surati MPR DPR Minta Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Ini Isi Suratnya…

Berita Terbaru