BIPOL.CO, KOTA BANDUNG -Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (29/11/2024). Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi termasuk pada saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Anggota Komisi Delapan DPR RI, dan kepala daerah di Jabar, turut menghadiri rakor tersebut.
“Tentunya, kita berharap ke depan penanganan bencana setiap kota kabupaten akan lebih baik lagi,” kata Bey.
Bey juga melaporkan, Pemda Provinsi Jabar telah menerima bantuan anggaran sebesar Rp250 juta dan 21 jenis peralatan dari BNPB untuk siaga darurat kebencanaan. Begitu juga dengan sejumlah kabupaten kota di Jabar yang mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp200 juta dan perlengkapan siaga darurat bencana senilai kurang lebih 1,7 milyar rupiah.
“Terima kasih kepada BNPB yang sudah menyerahkan bantuan 250 juta rupiah untuk Pemdaprov Jabar dan 200 juta rupiah untuk kabupaten kota,” katanya.
“Itu belum semua kabupaten kota, karena masih ada delapan (daerah) lagi yang belum menetapkan siaga darurat bencana hidrometeorologi. Artinya BNPB begitu ada daerah yang menetapkan siaga darurat bencana, BNPB akan mengirimkan bantuan,” tambahnya.
Potensi Bencana Hidrometeorologi
Menurut Bey, Jabar sedang menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Sepanjang 2024, tercatat ada 1.389 bencana hidrometeorologi di Jabar.
“Dengan potensi meningkatnya intensitas curah hujan hingga awal tahun 2025, kita perlu bersiap untuk momen libur Natal dan Tahun Baru,” tuturnya.
“Biasanya diiringi pergerakan masyarakat ke kampung halaman maupun destinasi wisata,” imbuhnya.
Bey menambahkan, potensi bencana banjir di Jabar terkonsentrasi di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Banjar
Sedangkan potensi bencana banjir bandang di Jabar termasuk pada kelas tinggi, terutama di Kabupaten Garut yang dialiri oleh Sungai Cimanuk, Sungai Cikaengan, Sungai Cilaki, Sungai Cirompang, dan Sungai Cikandang.
“Untuk bencana tanah longsor, Jabar memiliki tingkat bahaya sedang-tinggi meliputi wilayah bagian tengah dan bagian selatan,” kata Bey.
“Untuk cuaca ekstrem, secara keseluruhan tingkat risiko di Jabar adalah tinggi, terutama potensi terjadi di Kabupaten Indramayu,” tambahnya.
Bey berpesan kepada masyarakat agar selalu waspada, memantau informasi terkini dan mematuhi arahan dari petugas di lapangan.
“Mari bersama-sama kita wujudkan kesiapsiagaan yang lebih baik agar Jabar tetap aman, nyaman dan kondusif dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan Jabar menjadi yang pertama memulai Rakor itu karena sebagai salah satu provinsi yang tinggi ancaman banjir dan tanah longsor atau hidrometeorologi.
“Hari ini disamping rapat koordinasi, kami juga memberikan bantuan untuk meningkatkan kesiapan daerah, baik bantuan bersifat anggaran awal dan perlengkapan,” katanya
“Jadi jika nanti terjadi bencana di Provinsi Jabar, BPBD itu sudah bisa mengambil langkah duluan karena sudah punya anggaran, sudah punya perlengkapan,” imbuhnya.
Suharyanto menjelaskan setiap provinsi akan diberi bantuan anggaran sebesar Rp250 juta dengan 21 jenis perlengkapan seperti perahu karet, sembako, matras, selimut dan lainnya.
“Untuk kabupaten kota, Rp200 juta dan perlengkapannya senilai 1,7 milyar, jika dihitung nilai uang semuanya kurang lebih 55 miliar rupiah untuk Provinsi Jabar, digunakan untuk siaga darurat,” katanya.
Ia pun menuturkan, Jabar dalam 10 tahun terakhir memiliki potensi bencana hidrometeorologi basah tertinggi kedua secara nasional.
“Kita lihat medan-medannya, konturnya begitu banyak gunung, kalau sudah hujan deras daerah bencana, daerah wisata itu biasanya di daerah rawan bencana,” tuturnya.
“Masyarakat (Jabar) harus tetap hari-hati dan waspada,” imbuhnya.**
