Langgar Aturan, Pemerintah Bekukan 243 PTS

- Editor

Selasa, 19 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

MEDAN, bipol—Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan, pemerintah hingga saat ini telah menutup sebanyak 243 perguruan tinggi swasta atau PTS di Tanah Air  karena dianggap bermasalah dan tidak mematuhi peraturan.

“Izin operasional PTS itu, dibekukan sehingga lembaga pendidikan tersebut tidak dibenarkan lagi menerima mahasiswa baru,” kata Nasir, usai menjadi pembicara utama pada Sidang Paripurna Majelis Senat Akademi PTNBN 2019, di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara di Medan, Senin (18/2/2018).

Kemenristekdikti mencabut izin PTS itu, menurut dia, setelah melakukan berbagai pertimbangan dan kajian, serta tidak mungkin lagi dipertahankan. “PTS tersebut, dihentikan beroperasi karena melakukan pelanggaran yang cukup berat dan mengeluarkan ijazah Strata (S-1) palsu, serta memperjualbelikan dokumen penting tersebut,” ujar Nasir.

Ia menyebutkan, PTS tersebut, tidak dapat berkembang lagi dan kekurangan mahasiswa, tidak memiliki lahan/tanah untuk dibangun gedung kuliah. Kemudian, PTS yang tidak memenuhi persyaratan, beberapa kali mendapat peringatan dari Kemenristekdikti, dan kesalahan lainnya.

“Kemenristekdikti tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PTS, sehingga dapat lebih maju dan berkembang,” ucap dia.

Ketika ditanyakan PTS yang ditutup di wilayah Sumatera Utara, Nasir mengatakan tidak mengetahuinya. “Silahkan tanyakan saja kepada Kopertis Wilayah I Sumut, karena institusi itu yang mengetahui PTS-PTS itu,” kata dia.
Sebelumnya Nasir mengatakan, kuliah secara “online” atau pembelajaran secara daring dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di perguruan tinggi.
“Kuliah online tersebut merupakan pembelajaran baru, dan tengah diuji coba oleh tujuh perguruan tinggi di tanah air,” kata dia.
Uji coba pembelajaran secara daring atau “e-learning”, menurut dia, mulai dilaksanakan pada awal Februari 2019. “Diharapkan pembelajaran melalui online, dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi, dan termasuk pada Universitas Sumatera Utara,” ujar dia. (deg/ant)

Berita Terkait

Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz Meninggal Dunia
Pengakuan Dede Hingga 7 Orang Harus Masuk Penjara 
Presiden Jokowi Tinjau Pekan Imunisasi Nasional di Jayapura
Buka Cocotech Ke-51 di Surabaya, Presiden Jokowi Soroti Potensi Besar Ekonomi Hijau Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
Buntut Pertemuan dengan Presiden Israel, Ketua PBNU Minta Maaf dan Minta RAHIM Copot Logo NU
Ini Kritik Pedas Ketua PP Muhammadiyah atas Pertemuan Tokoh NU dengan Presiden Israel
Kemendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran Pilkada 2024

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 13:11 WIB

Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz Meninggal Dunia

Rabu, 24 Juli 2024 - 07:01 WIB

Pengakuan Dede Hingga 7 Orang Harus Masuk Penjara 

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:09 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Pekan Imunisasi Nasional di Jayapura

Senin, 22 Juli 2024 - 13:52 WIB

Buka Cocotech Ke-51 di Surabaya, Presiden Jokowi Soroti Potensi Besar Ekonomi Hijau Indonesia

Jumat, 19 Juli 2024 - 09:24 WIB

Presiden Jokowi Lantik Tiga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Berita Terbaru