BANDUNG,bipol.co – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung, Adiyana Slamet menilai Paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) lebih rasional dibanding penantang dalam memaparkan gagasan dan program pada debat Capres dan Cawapres pamungkas.
Dalam kajian komunikasi politik, paparnya, terdapat tiga hal yang menjadi penilaian, yakni track record masa lalu, masa kini dan akan datang atau apa-apa yang akan dilakukan.
Pada konteks perdebatan masa lalu ihwal elit yang menguasai 1% aset, petahana dinilai unggul karena penantang mengakui permasalahan tersebut.
“Pada sisi-sisi permasalahan masa lalu itu keluar tentang penguasaan ekonomi di tangan satu persen penduduk Indonesia, bahwa pihak 02 mengakui itu,” kata Adiyana kepada bipol.co, Sabtu (13/04/2019) malam.
Adiyana melanjutkan, pada konteks masa kini petahana juga unggul dengan banyak hal yang telah dilakukan, salah satunya pengelolaan ekonomi. Ketika penantang berbicara person to person, petahana justru lebih mengerti jika ekonomi makro membutuhkan agregat produksi.
“Seolah-olah 02 ini memberikan ikan kepada warganya tapi tidak memberikan kail. Ketika 01 ngomong apa yang sudah dilakukan, ambil contoh pemerataan ekonomi itu tidak memberikan ikannya, tapi kailnya,” ujarnya.
Dijelaskannya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan petahana adalah bagian dari pembangunan ekonomi dan pemerataan basis-basis ekonomi. Sehingga, ekonomi tidak terfokus di kota-kota besar atau Jawa Sentris karena infrastruktur mempercepat produksi, distribusi dan konsumsi.
“Kalau lihat jawaban 02 selalu bicara pada faktor konsumsi yang habis. Ini kan problem dalam struktur ekonomi makro kalau ngurusin tentang negara. Intinya di situ dan pada ruang itu sudah dilakukan petahana,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Adiyana menyebut Paslon 01 menjadi kandidat yang menguasai permasalahan, termasuk memiliki gagasan dan strategi lebih rasional. Mulai dari permasalahan ekonomi, pemerataan, keadilan, inti-inti prestasi termasuk pajak petahana lebih menguasai.
“Partai pendukung 02 malah ingin menghapuskan pajak kendaraan. Padahal itu bagian dari devisa negara kalau di struktur pusat dan PAD di daerah. Ini kan menjadi bertolak belakang,” ujar Adiyana.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor : Herry Febriyanto
