JAKARTA,bipol.co – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan atas keberhasilan Kemnaker dalam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP, ” katanya dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (1/6/2019).
Prestasi itu, katanya, melengkapi pencapaian WTP yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya secara berturut-turut yakni 2016 dan 2017.
Hanif Dhakiri menyebut keberhasilan pihaknya meraih WTP, tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di Kemnaker dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Hal-hal baik semacam itu ke depan harus kita pertahankan dan yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang,” katanya.
Ditegaskannya bahwa kinerja Kemnaker semakin membaik yang ditandai dengan banyaknya prestasi yang diraih.
“Mudah-mudahan angin semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang, termasuk bagi saudara yang sekarang ini mengemban amanat baru sebagai pimpinan pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemnaker,” katanya.
Ia menyatakan para pimpinan tinggi madya dan pratama adalah pihak-pihak yang berkepentingan untuk merumuskan kebijakan sehingga peran mereka sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.
“Kita berharap agar outputnya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntasi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Ia meyakini dengan komitmen, kehendak, disiplin, kerja keras dan loyalitas seluruh pejabat di Kemnaker, maka Kemnaker akan menjadi salah satu kementerian yang bisa dijadikan contoh bagi kementerian/lembaga lain.
Menaker juga melantik sejumlah pejabat, di antaranya Budi Hartawan sebagai Irjen; Tri Retno Isnaningsih (Kabarenbang); Aris Wahyudi (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM); Suhartono Sail (Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional); Darmawansyah (Kepala Biro Perencanaan); dan Indiah Winasih (Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK).
Hanif Dhakiri menyatakan jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama merupakan ujung tombak yang merumuskan kebijakan sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja masing-masing.
“Sekaligus merupakan posisi kunci dalam sinergitas dengan unit kerja lainnya yang mendukung pada pencapaian kinerja yang lebih baik,” ujarnya.(ant)
Editor : Herry Febriyanto
