BANDUNG,bipol.co – Data jumlah penduduk di kota dan kabupaten Jawa Barat ternyata tidak sesuai. Dampaknya, penyaluran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat menjadi tidak tepat.
“Ujung-ujungnya Pemprov harus punya data yang bisa membuat belanja APBD akurat. Jangan terus ngasih hibah ke orang yang ternyata sudah naik kelas menjadi kelompok menengah,” ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kamis (04/07/2019).
Diungkapkan Emil sapaan akrabnya, penyebab tidak sesuainya data penduduk lantaran Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi tujuan migrasi orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia.
“Selain itu, masyarakat Jawa Barat pun banyak yang hijrah meninggalkan daerahnya,” tambahnya.
Dirinya mencontohkan, Kabupaten Indramayu yang telah diprediksi jumlah penduduknya mengalami pengurangan karena adanya perpindahan. Sebaliknya, Kota Bekasi sebagai daerah kecil, memiliki penduduk yang terbilang banyak.
“Sehingga, uangnya jadi tidak tepat sasaran atau tidak bisa menyisir orang-orang yang jatuh miskin karena secara terdaftarnya kelas menengah. Ternyata pada saat aslinya dia kategori yang perlu dibantu,” tandas Emil.
Emil menyambut baik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sehingga semua instansi mulai dari pusat dan daerah bisa menyamakan jumlah penduduk agar tidak menjadi kendala bagi manajemen anggaran.
“Jadi, tidak boleh ada data-data tambahan yang akhirnya membingungkan dan membuat belanja anggaran tidak efisien,” ucapnya.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor : Herry Febriyanto
