JAKARTA,bipol.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ingin laporan keuangan pemerintah pusat tidak hanya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi juga sehat.
“Sehat itu artinya bahwa dari sisi belanja operasional bisa dibiayai oleh pendapatan operasional,” katanya usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (PPAPBN) TA 2018 di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Menurutnya, tidak semua belanja pemerintah bisa menjadi ekuitas sehingga tidak terlihat ada kenaikan pada neraca.
Hal ini disebabkan oleh banyak belanja modal yang dilakukan di daerah dan tidak terekap di dalam LKPP. Selain itu, belanja pemerintah pusat juga banyak yang kemudian dihibahkan ke daerah.
Sehingga, jelas Sri, menyebabkan catatan di pemerintah pusat menjadi kurang.
“Karena tidak semua belanja yang dilakukan pemerintah tercatat atau terekam dalam bentuk tambahan aset di pemerintah pusat,” katanya.
Sri mengakui kurangnya konsolidasi tentang laporan neraca pemerintah daerah. Dirinya berharap kepada pihak yang berkepentingan untuk tidak hanya membaca laporan neraca di pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.(ant)
Editor : Herry Febriyanto
