Pemkab Purwakarta Gandeng KPK

- Editor

Jumat, 12 Juli 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sumber foto Humas

sumber foto Humas

PURWAKARTA.bipol.co – KPK terus mensupervisi progress pembangunan di Kabupaten Purwakarta dengan mengoptimalkan e planning, e budgeting dan pokir di Pemkab Purwakarta. Langkah KPK disambut dengan baik oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, bahkan akan menggandeng KPK dalam mewujudkan supervisi tersebut.

“Kita akan menggandeng KPK, terutama ada dua hal yang menjadi perhatian perencanaan dan budgeting penganggaran di 2020 kita percepat pelaksanaannya,” ujar Anne di Kantor Bupati Purwakarta, Jl. Gandanegara No. 25. Kamis (11/7/2019).

Anne mengatakan sebelum dirinya menjabat, Pemkab Purwakarta sudah melaksanakan arahan dari KPK. Bahkan kedatangan ke Purwakarta adalah untuk menegaskan indikator – indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Sebelum saya menjabat, pemkab sudah terus berkomunikasi dengan KPK, dan hari ini penegasan indikator – indikator yang sebelumnya sudah ditetapkan,” kata Anne.

Selain itu ada beberapa bahasan dalam hasil pertemuan dengan pihak KPK, diantaranya E-Planning, E-Budgeting, Pokir dan mutasi pejabat yang menjadi salah satu perhatian Anne, terutama untuk OPD – OPD.

“Kalau yang perencanaan anggaran 2020 itu kita sudah perencanaannya akan menggunakan E-Planning. Termasuk pokir, untuk pokir dewan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Tetapi kalau pokir itu bertentangan dengan RPJMD bupati maka sistem akan menolak dengan sendirinya,” jelas Anne.

Khusus untuk pokir sendiri, Anne mengapresiasi langkah KPK, terutama ketika membahas masalah pokir, menurutnya hal tersebut bisa mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.

“Apalagi tadi kata pihak KPK, menjelaskan pokir itu hanya pokok pikiran artinya hanya sebatas menyampaikan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi hanya perantara masyarakat sehingga tidak akan ada lagi istilah bagi – bagi jatah,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu (10/7) Pemkab Purwakarta menerima kedatangan divisi pencegahan dari KPK, kedatangan Komisi Pemberantas Korupsi tersebut langsung diterima oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Bale Nagri Purwakarta. (rls)

Editor  Deden .GP

Berita Terkait

Cegah Inflasi, Pemkab Bandung Barat Selenggarakan Gerakan Pangan Murah
Kirmir Jebol TPU Cikutra, Pemkot Bandung Relokasi 19 Makam
Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Jeje – Asep Ismail Terpilih, Harapan Baru untuk Bandung Barat yang Lebih Maju
Menengok Jalan di Kawasan Alun-alun Kota Cimahi Usai Dilakukan Penataan
Peringati HUT Ke-53 KORPRI, Sekda Indramayu Pimpin Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan
Telan Rp10 Miliar, Gedung Setda Kabupaten Bandung yang Baru Diresmikan
BENCANA BANJIR Bey Machmudin Tinjau Solokanjeruk dan Dayeuhkolot Tanggul sungai jebol
Tag :

Berita Terkait

Senin, 2 Desember 2024 - 15:36 WIB

Cegah Inflasi, Pemkab Bandung Barat Selenggarakan Gerakan Pangan Murah

Sabtu, 30 November 2024 - 10:22 WIB

Kirmir Jebol TPU Cikutra, Pemkot Bandung Relokasi 19 Makam

Sabtu, 30 November 2024 - 07:49 WIB

Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Sabtu, 30 November 2024 - 06:49 WIB

Jeje – Asep Ismail Terpilih, Harapan Baru untuk Bandung Barat yang Lebih Maju

Jumat, 29 November 2024 - 20:24 WIB

Menengok Jalan di Kawasan Alun-alun Kota Cimahi Usai Dilakukan Penataan

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB