“Pada 2020, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp120.217,5 miliar yang bersumber dari rupiah murni (83,1 persen), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (12,6 persen), dan pinjaman luar negeri (PLN) (4,2 persen),” menurut Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2020 yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pada 2020 Kementerian PUPR akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional, yaitu Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah serta Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup.

Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara lain melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air berupa Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air (yang antara lain] mencakup pembangunan bendungan on-going (49 bendungan).

Selain itu, Program Penyelenggaraan Jalan berupa Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, yang antara lain mencakup pembangunan 837 km jalan baru dan pembangunan 6.883 m jembatan baru; serta Program Pengembangan Perumahan berupa Perluasan Infrastruktur Dasar, mencakup pembangunan 5.224 unit rumah susun dan pembangunan 2.000 unit rumah khusus.

Sejalan dengan kebijakan anggaran pemerintah yang mengalihkan belanja kepada belanja yang lebih produktif dan memfokuskan pada anggaran infrastruktur, Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar yang dalam periode 2015 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4 persen.

Peningkatan cukup signifikan terjadi pada 2016, yaitu sebesar 21,0 persen, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air seperti pembangunan bendungan.

Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen dibanding pagu belanja pada 2019 yang sebesar Rp399,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari anggaran infrastruktur tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk membangun jalan darat sepanjang 837 kilometer.

Jarak jalan yang dibangun itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding target pembangunan jalan pada tahun ini yang sepanjang 406 kilometer. Pembangunan jalan tersebut paling banyak memang untuk meningkatkan konektivitas.

Selain untuk membangun konektivitas jalan darat, ujar Sri Mulyani, anggaran infrastruktur dari APBN 2020 itu juga akan digunakan untuk membangun jalur kereta api sepanjang 238,8 kilometer.

Kemudian, pemerintah juga akan membangun tiga bandara baru, 49 bendungan, jembatan dengan panjang total 6,9 kilometer dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 5.224 unit rusun, serta 2.000 rumah khusus. (ant)