DPR: Pemindahan Ibu Kota Harus Didukung Aspek Legalitas

- Editor

Senin, 26 Agustus 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Riza Patria.* ist.

Ahmad Riza Patria.* ist.

JAKARTA, bipol.co – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, mengatakan pemindahan ibu kota harus didukung aspek legalitas, karena seharusnya sejak perencanaan disampaikan dan dibicarakan dengan DPR RI sebagai wakil rakyat.

“Karena keputusan pemindahan ibukota adalah keputusan penting dan strategis nasional. Jangan sepihak eksekutif memutuskan, harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR RI dalam hal ini Komisi II DPR,” kata Riza Patria di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Komisi II DPR akan melibatkan elemen masyarakat lain seperti para ahli, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dibahas dan itu merupakan cara berbangsa dan bernegara yang baik.

Dia menilai pemerintah harus melibatkan seluruh elemen bangsa dalam tiap keputusan yang penting dan strategis, sehingga tidak boleh sepihak diputuskan pemerintah.

“Dari aspek legalitas sampai saat ini belum terpenuhi, karena harus menggunakan UU, bukan rapat kabinet. UU itu dibentuk pemerintah bersama DPR,” ujarnya.

Riza menjelaskan dari sisi kemampuan pembiayaan, pemindahan ibukota membutuhkan dana yang besar yaitu sekitar Rp500 triliun, dan yang menjadi pertanyaan apakah dananya ada, karena saat ini Indonesia mengalami defisit anggaran.

Menurut dia, kemampuan anggaran Indonesia tidak cukup untuk pemindahan ibukota sehingga jangan sampai kebijakan itu menggunakan dana APBN karena akan mengganggu proses pembangunan.

“Pemindahan ibu kota tidak sekedar pembangunan namun harus memindahkan manusia, dan itu bukan hanya pegawai ASN di pusat namun ada istri, anak dan keluarga. Karena itu yang dibangun bukan hanya kantor dan hotel namun sekolah dan rumah sakit,” katanya.

Selain itu dia menilai, Indonesia masih memiliki masalah krusial yang diselesaikan seperti di Papua yang harus menjadi perhatian dan prioritas nasional. (ant)

 

Editor: Hariyawan

Berita Terkait

KPU Jabar dan Kabupaten Bandung Touring Demokrasi Road to 27 November 2024
Kadin Kab.Bandung Barat Selenggarakan Dialog Terbuka Calon Bupati-Wakil Bupati
Bakesbangpol Kabupaten Bandung Ajak Ormas dan LSM Sukseskan Pilkada Damai, Masyarakat Tidak Golput
KPU Kabupaten Bandung Lakukan Bimtek Terhadap 314 Anggota PPK
Gun Gun Gunawan Minta Masyarakat Jangan Ragu untuk Melaporkan bila Terjadi Pelanggaran Pilkada
Melalui PAW, Agus Setiawan Resmi jadi Anggota DPRD Kabupaten Bandung Gantikan Gun Gun Gunawan
Legislator NasDem Imam Soetanto Harap Paslon Terpilih Perhatikan Generasi Muda untuk Berkarya
Atas Perintah Ketum, Agus Yasmin Tegaskan Kader NasDem Harus Menangkan Ilham Habibi dan Kang DS

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 08:28 WIB

KPU Jabar dan Kabupaten Bandung Touring Demokrasi Road to 27 November 2024

Kamis, 14 November 2024 - 13:41 WIB

Kadin Kab.Bandung Barat Selenggarakan Dialog Terbuka Calon Bupati-Wakil Bupati

Rabu, 13 November 2024 - 19:57 WIB

Bakesbangpol Kabupaten Bandung Ajak Ormas dan LSM Sukseskan Pilkada Damai, Masyarakat Tidak Golput

Selasa, 12 November 2024 - 20:23 WIB

KPU Kabupaten Bandung Lakukan Bimtek Terhadap 314 Anggota PPK

Senin, 11 November 2024 - 14:04 WIB

Gun Gun Gunawan Minta Masyarakat Jangan Ragu untuk Melaporkan bila Terjadi Pelanggaran Pilkada

Berita Terbaru