SUKABUMI, bipol.co-Dua pekan setelah ramai pemberitaan di media tentang gagal lelang proyek RS Al-Mulk, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, dr. Rita Nenny angkat bicara. Dia menyatakan, pihaknyalah yang paling terpukul akibat gagalnya lelang proyek tersebut.
“Kamilah yang paling terpukul akibat gagalnya lelang RS Al-Mulk. Sulit bagi kami menyembunyikan rasa malu ini dari Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Dinkes kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).
Dokter Rita, demikian birokrat karier ini disapa, menyatakan, dirinya sangat terkejut saat menerima informasi bahwa proses lelang pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk yang telah ada pemenangnya tiba-tiba dinyatakan gagal. Padahal, dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan yang dialokasikan untuk RS Al-Mulk sekitar Rp6,5 miliar diperoleh dengan kerja keras yang tidak mudah.
“Kami harus berjuang keras untuk memperoleh dana tersebut. Usaha yang kami lakukan semata-mata untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Sukabumi. Eh, dananya sudah tinggal pakai malah tidak dikelola dengan baik sehingga gagal lelang,” tutur Rita dengan raut wajah kecewa.
Tidak mudah bagi daerah maju seperti Kota Sukabumi memperoleh DAK kesehatan. Sebab dana tersebut peruntukannya bagi daerah di pelosok dan luar Pulau Jawa. Rita dan jajarannya harus melakukan pendekatan khusus untuk meyakinkan Kemenkes agar menyalurkan DAK kesehatan untuk Kota Sukabumi. Jadi betapa malu dirinya oleh pusat ketika tahu proyek DAK itu gagal total karena tidak beres dalam proses lelang.
Sesuai dengan kewenangannya, Dinkes menyerahkan pengelolaan lelang proyek tersebut ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sukabumi dengan harapan dapat dikelola dengan baik. Rita yang sebentar lagi memasuki masa pensiun menyebutkan, dia dan jajaran Dinkes tidak berkepentingan dengan pemenang lelang dari proyek tersebut.
“Karena bagi kami yang terpenting pembangunan di RS Al-Mulk dapat berjalan baik dan hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sukabumi. Tadinya saya mengharapkan pembangunan ruang rawat inap ini merupakan persembahan saya sebelum pensiun,” ujarnya.
Dalam proses lelang, Rita berkirim surat ke Dinas PU Kota Sukabumi untuk mengajukan bantuan personel Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, Dinas PU juga kekurangan personel karena mengurus proyek di perangkat daerah tersebut sehingga permohonan dari Rita itu tidak dapat dipenuhi.
Sebelum berkirim surat, Sekretaris Dinkes yang juga KPA (kuasa pengguna anggaran) telah mengajukan nama Reni, staf di Bappeda Kota Sukabumi untuk menjadi PPK mega proyek DAK Kesehatan yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pembangunan ruang rawat inap di RS Al-Mulk serta pembangunan Puskesmas Baros dan Puskesmas Lembursitu.
“Sejak semula saya bertanya. Apakah yang bersangkutan mampu, cukup tenaga, dan pikiran untuk mengelola 3 proyek DAK tersebut? Akhirnya Sudari Reni hanya menjadi PPK di proyek RS Al-Mulk dan Puskesmas Baros,” jelas Rita.
Untuk proyek Puskesmas Lembursitu, PPK-nya dari internal Dinkes yang proses lelangnya berjalan tanpa hambatan. Sementara lelang RS Al-Mulk yang pelaksanaan lelangnya lebih dulu dari lelang Puskesmas Lembursitu malah gagal lelang.
Selama proses pelelangan proyek RS Al-Mulk, terungkap bahwa Kepala Dinkes belum pernah mendapatkan laporan dari KPA dan PPK. Belum lama ini Rita melayangkan surat kepada KPA dan PPK yang isinya permintaan untuk memberikan laporan tertulis. Selama ini KPA dan PPK sulit dihubungi.
Reporter : Firdaus
Editor : Deden .GP
