MEDAN, bipol.co – Kaukus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) se-Indonesia merekomendasikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua tetap mempertandingkan 47 cabang olahraga.
Ketua KONI Sumut Jhon Ismadi Lubis di Medan, Minggu (23/9/2019), mengatakan rekomendasi tersebut tertuang sebagai poin kedua dari hasil Rapat Koordinasi Kaukus KONI Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, 20-22 September 2019.
“SK cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON XX belum keluar, jadi belum ada kepastiannya. Semua KONI provinsi sudah siap 47 cabang olahraga, tapi sampai kini masih terkendala,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas PB PON 2020 diketuai Gubernur Papua Lucas Enembe dengan Presiden RI Joko Widodo terungkap bahwa tuan rumah Papua hanya mampu menggelar 37 cabang olahraga.
Hasil rapat terbatas itu mengeliminasi SK Ketua Umum KONI Pusat No 24 Tahun 2019 yang mengharuskan PON 2020 mempertandingkan 47 cabang olahraga.
Menurut John Lubis, beberapa provinsi sebenarnya sudah begitu hebat melakukan pembinaan terhadap 47 cabang olahraga yang semula akan dipertandingkan sesuai SK Ketua KONI Pusat tersebut.
“Papua sudah pasti 37 cabang olahraga, tapi kita perlu juga mempertimbangkan semangat pembinaan sekaligus pertanggungjawaban anggaran terhadap 10 cabang olahraga lainnya yang akan dicoret,” tambahnya.
Atas dasar itu, poin ketiga dari rekomendasi Kaukus KONI se-Indonesia meminta PB PON Papua bersedia memasukkan pertandingan 10 cabang olahraga itu di provinsi lain dengan sebagai bagian dari PON 2020.
Sebelumnya Ketua Umum KONI Pusat Letjen (Purn) Marciano Norman memastikan PON XX tetap berlangsung tahun 2020 di Papua. “Usulan Papua agar PON XX diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2021, sudah ditolak Presiden RI. Jadi apapun risikonya dan bagaimana nanti pelaksanaannya, PON XX tetap dilaksanakan pada Oktober 2020,” katanya.
Untuk itu Marciano mengharapkan Rakor Kaukus KONI Provinsi se-Indonesia dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk kemajuan persiapan PON 2020 dan 2024.
“Apapun rekomendasinya nanti akan kita pertimbangkan,” katanya. (ant)**
Editor: Ude D Gunadi
