BANDUNG.bipol.co – Anggota DPRD Jabar menilai banyaknya program Gubernur Jabar yang tak sesuai program kerja, dapat menyebabkan munculnya hak Interpelasi.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyuwijaya mengatakan bahwa hak Interpelasi bisa muncul jika Gubernur Jabar Ridwan Kamil, menjalankan kinerjanya sesuai aturan.
Tak hanya itu, menurutnya penataan Alun-Alun yang menjadi rencana kerja unggulan Ridwan Kamil pun menuai polemik.
“Saya heran, dengan tiba-tiba munculnya penataan Alun-Alun Ciri Mekar di Kabupaten Bogor, sehingga tidak pernah dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Barat,” paparnya, Rabu (9/10/2019) kepada wartawan di DPRD Jabar.
Asep yang menjadi legislator provinsi sejak 2014 menyebut dewan bersama Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan, sudah sepakat untuk merevitalisasi Alun-Alun Jonggol di Kabupaten Bogor, bukan Giri Mekar.
“Itu baru beberapa. Banyak contoh lain yang tiba-tiba muncul, tidak dibahas dulu,”terangnya.
Akibat tiba-tiba muncul, menurut dia banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang jalan di tempat.
Selain dana yang tidak terserap, inipun menunjukkan ketidakefektifan dari program kerja tersebut. “Ternyata programnya banyak yang mogok. Ini dampak tak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu,” katanya.
Asep pun mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan.
“TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle,” jelasnya.
Lebih lanjut Asep katakan, dirinya pun mendapat banyak informasi dari anggota dewan dari partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pemilu Gubernur 2018.
“Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pemilu Gubernur 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius, berdampak massif kepada publik,” katanya.
Hal-hal seperti itu, menurut dia mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan hak interpelasi.
“Saya bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius untuk mengajukan rencana tersebut,” terangnya.
Saat ini, dirinya sedang menghimpun syarat materi. n” Materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib. Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya haqul yakin 15 dapat,” katanya.
Asep memastikan pihaknya tidak main-main dalam mengajukan interpelasi.
“Ini penting agar kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas yakni demi kepentingan masyarakat. Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap kok anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD,” paparnya.
Asep menilai, bahwa Interpelasi ini suasana kebatinan yang ada. “Saya berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada,” katanya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan.
“Ini hal wajar yang dilakukan lembaga legislatif. DPRD meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas,” katanya seraya menyebut Emil harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan dalam setiap program kerja yang akan dilakukan.
Reporter : Arif Pratama
Editor : Deden .GP
