SOREANG, bipol.co — Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, kembali memberikan pernyataan pedas soal tunggakan BPJS ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bandung.
Dadang Naser meminta BPJS Pusat untuk segera koordinasi dengan kepresidenan dan menteri untuk menyediakan pinjaman ke bank negara.
“Saya mengimbau kepada BPJS pusat agar koordinasi dengan kepresidenan, dengan menteri agar kekurangan dana BPJS untuk pinjam ke bank negara, seperti BRI, BNI. Jangan merepotkan kami di daerah, di suruh-suruh ke kita, Anda (BPJS, Red.) yang minjam, bayarkan ke kita. Jangan kita yang minjam,” jawab Dadang Naser, usai membuka Sosialisasi Pendidilan Politik Bagi Ormas, OKP, dan LSM serta Deklarasi Damai di Aula Ampera, Jalan Gading Tutuka, Cingcin, Kabupaten Bandung, Kamis (17/10-2019).
Menurut Dadang, meski pemerintah telah memberikan dana talang kepada BPJS, namun masih sangat kurang. Buktinya pembayaran ke rumah sakit di Kabupaten Bandung masih terlambat, tunggakannya masih besar.
Tunggakan BPJS ke Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bandung, saat ini mencapai lebih dari Rp70 miliar. Antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ebah Majalaya sebesar Rp40 miliar ke RSUD Soreang Rp30 miliar, belum termasuk ke RSUD Cicalengka.
“Pembayaran ke RS Kabupaten Bandung terlambat, ke RSUD Ebah Rp40 miliar, belum ke RSUD Soreang dan Cicalengka. Ini untuk pelayanan publik, saya mohon disondingkan jangan sampai mengganggu kenyamanan negara. BPJS salah satunya jangan menggangu situasi politik di daerah,” ucap Dadang Naser.
Beberapa waktu lalu, Bupati Bandung juga menyampaikan hal sama kaitan tunggakan BPJS ke RSUD di Kabupaten Bandung (Bipol.co, 26 September 2019).**
Reporter: Deddy Ruswandi
Editor: Hariyawan
