SOREANG,bipol.co –Permasalahan anggaran menjadi salah salah topik pembahasan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat HM Dadang Supriatna S.Ip, M.Si, dalam reses di daerah pemilihannya di Kabupaten Bandung, Senin (2/12-2019).
Dadang Supriatna (DS) melaksanakan reses kedua di Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Reses sebelumnya dilakukan di Tenjolaya, Kecamatan Ciwidey dan terakhir akan dilaksanakan di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu.
Menurut Dadang Supriatna, anggaran Provinsi Jawa Barat untuk bantuan 27 kabupaten dan kota mencapai Rp 43 triliun. Sedangkan untuk Kabupatem Bandung hanya Rp 224 miliar lebih kecil dari Pangandaran yang mencapai Rp 750 miliar.
“Ini sangat timpang, apalagi bila dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung terbesar kedua di Jawa Barat setelah Bogor, sangat jauh dengan Pangandaran yang penduduknya kecil,” paparnya.
Dadang mengaku, soal anggaran bantuan provinsi baru tahu setelah tiga bulan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terutana bantuan yang sangat timpang untuk Kabupaten Bandung. “Saya baru tahu tiga bulan ini. Perlu dipertanyakan ada apa ini?,” kata Dadang Supriatna di hadapan ratusan konstituennya.
Selain soal anggaran, dalam resesnya yang menghadirkan beberapa nara sumber itu, Dadang juga menyampaikan berbagai hal terkait bidang di Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan, budaya dan pariwisata.
Kaitan pendidiikan, kata Dadang, dewan Provinsi Jawa Batat mendorong untuk menggeratiskan biaya tingkat SMA.
“Saat ini biaya untuk sekolah di SMA dikisaran Rp 2,5 juta, sedangkan anggaran dari pemerintah baru sebesar Rp 1 juta, jadi kurangnya Rp 1,5 juta, sehingga belum bisa menggeratiskan untuk tingkat SMA ini, kedepan kami Komisi V mendorong untuk menggeratiskan biaya setingkat SMA, tersebut,” papar anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Dadang mengimbau, kaitan permasalahan pendidikan tingkat SMA bisa disampaikan ke dewan provinsi untuk difasilitasi. “Kalau SD atau SMP sampaikanya ke dewan kabupaten,” katanya.
Untuk ketenagakerjaan, menurut Dadang, juga ada bantuan anggarannya di provinsi. Khususnya untuk pelatihan BLK magang ke Jepang. “Karena itu untuk warga Kabupaten Bandung silahkan manfaatkan peluang ini dari pada diam di rumah tanpa pekerjaan. Mari kita buka informasi ini jangan tertutup karena ada anggarannya,” ucap Dadang.
DS juga menyampaikan kaitan aset Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung yang cukup banyak. Seperti RS Al Ihsan, tanah provinsi di Ciwidey dan lainnya.
Dadang mengatakan, apa yang disampaikan dalam reses bakal direalisasikan, namun pada tahun 2021, karena untuk 2020, APBD-nya hasil pembahasan dewan sebelumnya dan sudah diketok.
“Silahkan sampaikan aspirasi untuk pembangunan Kabupaten Bandung, tapi harus sesuai kewenangannya. Usulan juga harus melalui Musrenbang, masuk di tingkat kecamatan, kabupaten, baru ke tingkat provinsi,” ujarnya.
Reporter Deddy
Editor Deden .GP
