SOREANG, bipol.co — Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung melakukan monitoring ke setiap puskesmas yang ada di Kabupatem Bandung. Monitoring ke setiap puskesmas dilakukan seluruh anggota Komisi D di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.
“Puskesmas ini mitra Komisi D, dan pada Januari sampai Februari 2020 akan Musrenbang perlu pembekalan data, baik pelayanan atau keluhan masyarakat. Salah satu yang coba kita pelajari itu puskesmas. Kita pelajari secara random, semua anggota Komisi D dibagi setiap dapil. Saya juga melakukan kunjungan di Dapil 4,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, di Ruang Fraksi PKS Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (6/12/2019).
Menurut Fahni, dalam kunjungan banyak informasi dari pengelola atau kepala puskesmas, terkait pelayanan puskesmas
Fahmi mengatakan, ada lima kriteria yang dievaluasi dalam kunjungan di puskesmas, yaitu sarana, pengelolaan alir limbah, pelayanan, pembiyaan, dan diakreditasi. Setiap puskemas diakreditasi secara bertahap.
Hasil evaluasi, misalnya tentang BPJS, fasilitas, sarana, kekurangan lahan, laboratorium dan IPAl, akan menjadi bahan ketika evaluasi dengan dinas terkait, atau dalam Musrenbang.
Pelayanan kesehatan di puskesmas ini, papar Fahmi, menjad prioritas. Karena itu, diharapkan pelayanan puskesmas yang langsung menyentuh masyarakat bisa lebih meningkat. Meningkatkan pelayanan dengan standarisasi.
“Setiap puskesmas berbeda kelasnyà. Ada dasar, madya, utama, dan paripurna. Keluhan masyarakat harua diperhatikan. Banyak keluhan yang harus jadi bahan perbaikan. Kita terus perbaiki kinerjanya. Sekarang harus terbuka,” ujar Fahmi.*
Reporter: Deddy | Editor: Hariyawan
