“Saya melihat bahwa gebrakan dari sisi statement sudah luar biasa Pak Jokowi dari awal, ini harus bisa diterjemahkan (menteri), fokus pada permasalahan reformasi birokrasi secara utuh, tidak terjebak pada isu-isu parsial,” kata Arwani Thomafi pada diskusi “Meracik Pegawai Negeri Super” di Jakarta, Sabtu (7/12).
Isu parsial tersebut, kata dia, seperti pemangkasan eselon III dan IV, fleksibilitas waktu kerja, atau penggunaan teknologi artificial intelligence (kecerdasan buatan).
Sementara itu, banyak persoalan lain dalam birokrasi yang menjadi permasalahan selama ini seperti budaya kerja, kinerja ASN, kesejahteraan, KKN, maupun politisasi ASN tidak jadi tidak muncul karena terjebak pada isu parsial.
Bagi masyarakat, menurut dia, yang terpenting itu berupa pelayanan birokrasi yang bisa dirasakan langsung, bukan wacana maupun isu yang aedang hangat diperbincangkan oleh publik saat ini.
Masyarakat hanya tahu mengenai pelayanan yang bersampak langsung, mereka menginginkan peningkatan kualitas layanan, akses mudah, dan cepat. Contohnya, pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta soal layanan kesehatan.
“Masyarakat cepat buat KTP cepat, buat KK cepat, daftar sekolah, periksa ke rumah sakit BPJS cepat, ini yang diinginkan oleh masyarakat,” ujarnya. (ant)
