“Semua kebijakan pasti akan menghadapi tantangan, ini hal lumrah,” kata Menteri Edhy dalam acara Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta, Senin (16/12).
Menurut dia, masih ada pihak yang memojokkan dan menyangka hal yang tidak benar seputar wacana pembukaan kembali ekspor benih lobster.
Namun, dirinya tetap yakin bahwa kebijakan yang akan dikeluarkannya untuk membangun kepentingan negeri. Pihaknya mendorong pembudi daya perikanan untuk melakukan pembesaran lobster.
Edhy mengakui memang masih ada hambatan untuk melakukan hal itu, tetapi dia yakin KKP akan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mengatasi beragam permasalahan tersebut.
“Memecahkan masalah itu tugas pemerintah. Kalau masalahnya di bidang kelautan dan perikanan, itu tugas KKP, kalau tentang infrastruktur jalan, KKP akan berkoordinasi dengan PUPR,” ucapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan sambil menunggu sampai ada yang siap dalam melakukan pembudidayaan pembesaran lobster, maka bisa saja ada wacana kuota ekspor.
Selain itu, lanjut dia, terdapat ribuan warga yang mata pencahariannya selama ini bergantung kepada benih lobster, tidak mungkin pemerintah akan membiarkan mereka tidak lagi menghasilkan atau mati kelaparan karena tidak bekerja.
“Kita harapkan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kita semua,” kata Edhy Prabowo.
Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga mengingatkan bahwa pihaknya mempertimbangkan agar ada jumlah benih lobster yang harus dikembalikan pembudi daya ke alam, yaitu antara 2,5 persen atau 5 persen, agar populasi lobster di laut tetap terjaga secara alami.
Apalagi, ia menuturkan bahwa sejumlah pakar menyebutkan bahwa dari seluruh benih lobster di alam, kemungkinan hanya satu persen saja yang bisa hidup sampai dewasa. (ant)
