JAKARTA, bipol.co – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengomentari soal pembebasan lahan yang lambat pada proyek penangkal banjir. Pasalnya, proyek normalisasi dan sodetan Ciliwung terhambat pembebasan lahan.
Menurut Luhut, Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membebaskan lahan diminta punya keberanian lebih untuk mempercepat penyediaan lahan.
Menurutnya, kalau lahan tidak tidak dibebaskan dan proyek tidak diteruskan, maka banjir akan kembali terjadi.
“Nah itu tadi harus ada keberanian juga kalau nggak mau ada pergeseran, ya banjir seperti ini,” kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Menurutnya, lahan bantaran kali yang padat membuat kapasitas sungai menyempit. Ujungnya, aliran air terhambat dan banjir pun terjadi.
“Kan dulu nggak ada itu, sekarang ada, jadi sempit. Air susah ngalir, ya meluap. Itu ‘kan logika. Ya jangan dibesarin lah, Pak Basuki dan Pak Gubernur sudah sepakat lah,” ungkap Luhut.
Luhut mengatakan Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta sudah berkoordinasi soal penanganan banjir, dia meminta jangan saling menyalahkan. Dia menyatakan harus ada penangkal banjir untuk Jakarta dari hulu hingga hilir.
“Saya tadi sudah koordinasi jangan salah-salahan lah. Bagaimana pun hulu memang harus diperbaiki juga. Cuma air itu kan lewat kalau di tengah terhambat mana bisa lewat maka harus dibersihkan,” ungkap Luhut.
“Lalu sodetan itu juga harus dibebaskan lahannya itu yang 600 m biar jalan,” katanya.*
Editor: Hariyawan
