LaNyallla bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat coffee morning. Pada pertemuan itu LaNyalla mengawali dengan menyampaikan beberapa catatan DPD atas serapan aspirasi dan pengaduan dari kalangan dunia usaha terhadap BUMN yang dirasa menguasai dan mempersempit ruang gerak swasta.
“BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi,” kata LaNyalla lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1).
Salah satu indikatornya, lanjut dia, banyak aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang artinya masih terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
Ditambahkan LaNyalla, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI, terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktivitas di lingkup pelabuhan.
“Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, LaNyalla berharap peta jalan yang disusun Erick Thohir mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global dan mampu mengikuti tender pekerjaan di luar negeri, sehingga memasok devisa bagi negara, seperti yang pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia, dan lainnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Sementara dari DPD RI tampak Wakil Ketua III Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Komite II Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin, serta Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek dan Staf Khusus Ketua DPD Sefdin Syaifudin Alamsyah. (net)
