DPR Panggil Freeport

- Editor

Rabu, 19 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VII DPR dan PT Freeport Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2/2020).   (net)

Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VII DPR dan PT Freeport Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2/2020).   (net)

JAKARTA.bipol.co – Komisi VII DPR RI memanggil jajaran direksi PT Freeport Indonesia untuk menjelaskan langkah korporasi tersebut pascadivestasi saham.

“Kami ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Freeport setelah proses divestasi,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno di Ruang Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Selain rencana pascadivestasi, Dewan juga meminta Freeport menjelaskan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga.

Jajaran pimpinan Freeport yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Direktur Utama Tonny Wenas, Wakil Dirut Jenpino Ngabdi, Direktur Pengembangan Masyarakat Claus Wamafma, dan Vice President Hubungan Pemerintah dan Pengembangan Smelter Harry Panca Sakti.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.40 WIB setelah kehadiran anggota Dewan memenuhi kuorum.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk direktur baru  Freeport Indonesia asal Papua, yakni Claus Wamafma. Penetapan direksi baru itu dilalukan pada 7 Februari 2020.

“Dia putra Papua yang sudah berkarir (di Freeport) selama 20 tahun, dari bawah. Dia diusulkan pemerintah mewakili Mind ID di Freeport Indonesia,” ujar Staf Khusus Menteri  BUMN Arya Sinulingga.

Arya mengemukakan Claus Wamafma yang lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President Social Responsibility and Community Development Freeport Indonesia.

Masuknya putra Papua sebagai direktur di perusahaan itu, tambahnya, menunjukkan sumber daya manusia (SDM) Papua mampu mengisi jabatan strategis di sebuah perusahaan besar.

“Pemerintah memang mendorong Freeport Indonesia untuk merekrut orang Papua. Namun, penunjukan direksi dilakukan secara profesional, sesuai tugas yang diembannya,” katanya.

Arya memaparkan jumlah pegawai Freeport Indonesia sebanyak 7.096 orang. Sebanyak 2.890 orang atau 40,7 persen merupakan orang Papua, sebesar 57,2 persen merupakan non-Papua, dan sisanya ekspatriat.    (net)

Editor       Deden .GP

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB