Presiden KSPI Minta Ini, Jika Buruh Diliburkan

- Editor

Senin, 16 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.* ant.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.* ant.

JAKARTA, bipol.co – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengharapkan tidak akan ada pemotongan upah jika memang para pekerja harus bekerja di rumah akibat Covid-19.

“KSPI meminta Presiden dan jajaran pemerintah mengikuti SOP WHO tentang pencegahan dan tindakan menghadapi virus corona. WHO juga sudah minta kan kepada Presiden untuk menetapkan sebagai darurat nasional. Karena buruh sampai hari ini masih belum ada imbauan untuk diliburkan,” kata Said ketika dihubungi di Jakarta pada Senin.

Menurut dia, buruh merupakan salah satu yang paling rentan terpapar dengan Covid-19 karena jumlah mereka yang ribuan dan berkumpul di satu tempat di saat bersamaan.

Buruh yang berada di kawasan industri seperti Bekasi, Cikarang, dan Purwakarta, dapat dengan mudah terpapar virus karena mereka datang, bekerja, dan pulang di saat bersamaan dalam jumlah yang banyak.

“Tidak ada perlindungan apa pun, karena itu kita minta pemerintah untuk menggratiskan masker dan hand sanitizer untuk melindungi mereka,” kata dia.

Dia juga meminta agar industri menerapkan sistem shift atau giliran kerja untuk mengurangi risiko paparan dan memastikan produksi tetap berjalan.

Hal penting, kata Said, jika sudah terkonfirmasi ada salah satu pekerja yang positif Covid-19 maka kegiatan pabrik harus dihentikan untuk memastikan tidak ada penularan ke orang lain.

“Jika di suatu daerah terjadi pandemi, maka harus dikeluarkan KLB (kejadian luar biasa) dan pekerja diliburkan dua pekan dengan gaji serta tunjangan yang tidak dipotong serta kesejahteraan tidak dikurangi,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah karena masifnya penyebaran Covid-19.

Pemerintah, termasuk DKI Jakarta, memberlakukan berbagai langkah darurat untuk menekan penyebaran penyakit yang menyerang pernapasan tersebut termasuk salah satunya mengurangi operasi Transjakarta, MRT dan LRT untuk mendorong masyarakat berdiam di rumah.

Isolasi mandiri juga didorong untuk dilakukan warga dengan mengurangi kegiatan di luar rumah dan mendampingi anak-anak yang diliburkan dari sekolah akibat virus tersebut.* ant

Editor: Hariyawan

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB