BANDUNG, bipol.co — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat intens mendistribusikan bantuan sosial (bansos) provinsi ke 27 kabupaten/kota, baik kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS penerima bansos.
Kepala Dinas Industri dan Perindustrian (Indag) Provinsi Jabar, Mohammad Arifin Soedjayana, menyatakan penyaluran bansos provinsi Jabar sudah dilakukan ke seluruh daerah supaya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa tertangani.
“Sampai 16 Mei 2020, pukul 12.00 WIB, paket bansos yang sudah disalurkan sebanyak 240.426 paket. Saat ini sedang diupayakan penyaluran paket bantuan, baik dari data DTKS dan non-DTKS, tahap pertama selesai 23 Mei 2020 sebelum Idulfitri,” kata Arifin, Sabtu (16/5/2020).
Menurut Arifin, terdapat sejumlah kendala saat proses pendistribusian. Selain proses verifikasi dan validasi data penerima bansos yang memerlukan waktu, lokasi penerima bansos dan penolakan dari masyarakat maupun aparat menjadi salah satu kendala yang mesti diatasi.
“Untuk daerah perkotaan penyaluran bisa diselesaikan lebih cepat, sedangkan untuk daerah-daerah yang terpencil membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Kendala lain adalah bila ada penolakan penyaluran baik dari masyarakat maupun aparat, hal ini membuat target penyaluran menjadi mundur dan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati,” katanya, seperti dirilis jabarprov.go.id.
Guna menyelesaikan kendala tersebut, kata Arifin, pihaknya intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI/Polri. Tujuannya, supaya pendistribusian berjalan optimal.
“Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya dan diselesaikan,” ucapnya.
Data Akurat
Pendataan penerima bantuan sosial di Jabar bukan perkara mudah, karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda. Pendataan secara berjenjang dan keterlibatan semua pihak amat krusial. Selain agar tepat sasaran dan berkeadilan, polemik di masyarakat dapat ditekan, terutama saat pendistribusian.
Di Jabar, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah dengan tingkat akurasi yang tinggi, yakni 92,81 persen. Tingginya tingkat akurasi data yang diusulkan Kabupaten Sumedang, membuat proses distribusi bansos provinsi maupun bansos lainnya berjalan optimal, dan tidak ada polemik di masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, menyatakan pendistribusian bansos, baik dari kabupaten maupun provinsi, berjalan lancar dan tidak ada polemik atau dinamika di masyarakat. Akurasi pendistribusian bansos kabupaten pun mencapai 99 persen.
“Alhamdulillah tidak ada keluhan dari masyarakat. Sekarang sedang berjalan pendistribusian bansos provinsi, sudah beberapa kecamatan menerima bansos. Sampai sekarang lancar dan tidak ada keluhan, mudah-mudahan lancar sampai selesai,” kata Herman.
Alokasi penerima bansos provinsi untuk Kabupaten Sumedang berjumlah 106.489 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Rinciannya, 17.569 KRTS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan 88.920 KRTS non-DTKS.
Herman menegaskan, dengan pendataan yang akurat meskipun bukan perkara sederhana karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda, pendistribusian bansos tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan.
Dengan begitu, masyarakat terdampak Covid-19 tenang. Dampak dampak sosial serta ekonomi akibat pandemi Covid-19 pun bisa tertangani.
“Kita petakan dari awal, sehingga kami bisa menjelaskan kepada masyarakat, masyarakat yang berhak dan memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan. Bantuan yang didapatkan setiap keluarga berbeda-beda, ada dari pusat, kabupaten, provinsi. Kami gencar menjelaskan hal tersebut,” ucapnya.*
Editor: Hariyawan
